SAMARINDA – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Riza Indra Riadi mewakili Gubernur Kaltim menghadiri Rapat Paripurna ke-27 DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda penyampaian dan penyerahan laporan hasil reses atau serap aspirasi anggota DPRD Kaltim masa persidangan II tahun 2022 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di ruang pertemuan lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim Karang Paci, Samarinda, Selasa (9/8/2022).
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua I Muhammad Samsun, Wakil Ketua II Seno Aji dan Wakil Ketua III Sigit Wibowo, dan dihadiri anggota DPRD Kaltim.
Anggota DPRD Komisi 1 H Jahidin mewakili Dapil 1 (Samarinda) menyampaikan bawah laporan hasil reses merupakan wujud trasnparansi dan pertanggungjawaban kinerja anggota legislatif kepada khalayak publik.
Anggota DPRD kembali ke daerah pemilihannya untuk melihat langsung program kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan.
“Persoalan drainase, permasalahan saliran parit yang buntu dan tidak ada perbaikan, pelayanan perbaikan penerangan jalan umum dan air bersih di beberapa titik di Samarinda per mendapat perhatian,” sebut Jahidin.
Sementara, dari dapil 2 (Balikpapan) yang diwakili Muhammad Adam, meminta kepada Pemprov Kaltim untuk tetap fokus memperjuangkan perbaikan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, yaitu ruas jalan Mulawarman sampai dengan batas Kukar, dan ruas jalan dari kilometer 5 sampai ke pelabuhan Feri Kariangau. Selanjutnya terkait lahan eks Puskib dan alokasi anggaran untuk penanganan banjir,” urainya.
Menanggapi laporan hasil reses/aspirasi Anggota DPRD Kalimantan Timur masa sidang II tahun 2022, Pj Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi, menyampaikan atas nama Pemerntah Provinsi Kalimantan Timnur, menyambut baik dan mengapresiasi terhadap kegiatan reses yang telah dilakukan yang merupakan wujud ejawanta pelaksanaan undang-undang dan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai tugas dan fungsi kedewanan.
“Reses ini sebagai wadah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat. Reses menjadi pertanggungjawaban moril dan politis anggota Dewan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan di dapil masing-masing. Untuk itu. pemerintah sungguh memahami, bahwa pelaksanaan reses harus berjalan dengan baik, terjadwal dan tepat waktu,” ujar Riza.
Reza menyakini, kinerja anggota DPRD Kalimantan Timur selama ini telah maksimal dalam menyuarakan dan menjembatani aspirasi masyarakat. Tinggal tugas bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim yang harus terus dipacu, disinkronkan, sehingga terbangun sinergi dan koordinasi yang baik dan harmonis. (yan/adv/kominfokaltim)
