BALIKPAPAN – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2022 di Balikpapan Sport and Convention Center Dome, Balikpapan, Minggu (18/12/2022). Selain itu APDESI juga melaksanakan pelantikan, pengukuhan, dan silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang APDESI se Provinsi Kaltim, yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Kaltim Isran Noor.
Gubernur Kaltim Isran Noor berharap sebagai organisasi profesi, APDESI menjadi wadah kepala desa memperjuangkan hak hak desa, hak hak masyarakat desa. “Untuk itu anggotanya harus diisi Kepala Desa aktif,” ujarnya.
Menurutnya sejak terbit UU No6/2014 tentang Desa dan diikuti kucuran Dana Desa bagi desa se Indonesia maka memposisikan kepala desa punya harkat dan martabat sehingga bisa memberikan, memberdayakan, dan menggerakan ekonomi masyarakat desa.
Selain itu, APDESi diharapkan bisa mengikuti dinamika perkembangan yang dihadapi baik dalam negeri maupun luar negeri
“APDESI juga diharapkan taat dan patuh pada peraturan perundang undangan maupun kebijakan nasional, dalam memperjuangkan hak-hak di desa. Disampaikan secara santun dan mengedepankan norma etika,” imbuhnya.
Isran Noor yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini kembali menyinggung pemerintah pusat yang masih belum berpihak kepada daerah dalam pengelolaan anggaran pendapan dan belanja negara.
“Masih terjadi kesenjangan antar daerah (Jawa dan diluar Jawa) jika dilihat dari urusannya, daerah sampai ke desa lebih banyak melaksanakan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan,” katanya.
Rakornas yang dihadiri Pemerintah Desa dari 461 Kabupaten se Indonesia menghasilkan 17 rekomendasi, mulai dari siap mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan percepatan IKN di Kaltim, termasuk meminta siapapun capres komitmen meneruskan IKN di Kaltim, dan tidak merivisi UU No 6/2014 tentang desa.
Rekomendasi lainnya adalah alokasi APBN sebanyak 5 – 10 persen uuntuk Dana Desa, stempel desa Burung Garuda disahkan, serta memperbaiki peraturan turunan UU Desa dan menjaga marwah UU Desa terkait penggunann Dana Desa berdasarkan musyawarah desa dan musyawarah dusun, asuransi Kepala Desa dan perangkat desa, pengangkatan perangkat desa harus berdasarkan proses politik, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak lewat Dana Desa, gaji dan tunjangan Kepala Desa, BPD, dan perangkat desa yang layak karena pekerjaannya 24jam.
APDESI juga meminta Presiden menjaga program pembangunan desa yang bersifat afirmasi, diklat ideologi Pancasila wajib Kades ikut, jaminan dan kepastian suaka bagi warga desa dan masyarakat di IKN untuk tidak jadi kelurahan, TP4D, tentang perkebunan sawit desa menyiapkan plasma sawit untu ekonomi desa, dan evaluasi siltap dari kabupaten yang terlambt dibayar.
Selain itu, APDESI juga meminta BUMN serius terhadap BUMDes, galian A dan galian C untuk BUMDes, APDESI organisasi profesi diakui pemda, Kades ikut pelatihan ideologi Pancasila, dan percepatan Pilkades yang masa jabatanya berakhir di 2023.(arf)
