Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti lemahnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan anak jalanan (anjal) di wilayah Kalimantan Timur.
Menurutnya, jika isu ini dianggap sebagai skala prioritas, maka pemerintah pusat dan daerah harus mampu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menyelesaikannya.
Ia menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini harus berjalan sinergis agar program penanganan anak jalanan bisa terlaksana dengan baik. Ia menilai bahwa tanpa dukungan anggaran yang cukup, upaya penanganan anjal akan sulit membuahkan hasil yang optimal.
“Kalau memang dianggap skala prioritas, seharusnya secara anggaran bisa terselesaikan. Saya rasa hubungan pemerintah pusat dan daerah itu juga berjalan dalam urusan ini” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Kaltim pada Rabu (9/7/2025).
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus berawal dari analisis publik yang mendalam. Hal ini penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa dievaluasi secara transparan.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki data yang lengkap dan analisis yang akurat sebagai dasar dalam mengambil keputusan.
Selain itu, hasil dari kebijakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik agar tercipta kepercayaan.
“Semua harus dimulai dari analisis publik, lalu di korporasikan dalam kebijakan dan di evaluasi publik” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini sering dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Ia menegaskan bahwa CSR seharusnya lebih difokuskan pada sektor sosial, terutama untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan seperti anak jalanan.
“Kalau infrastruktur itu biayanya bisa dari APBD atau dana alokasi khusus. Fokus sosial harus jelas, dan CSR bisa sangat membantu,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pemisahan fungsi anggaran ini akan membuat penanganan sosial menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Dan ia menekankan kembali bahwa pentingnya analisis sosial dalam setiap kebijakan publik. Tanpa analisis yang tepat, kebijakan yang dihasilkan akan lemah dan tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Setiap kebijakan publik harus dimulai dari analisis sosial. Kalau tidak, hasilnya akan lemah dan tidak menyentuh masyarakat yang betul-betul membutuhkan”. ucapnya. (adv-DPRD Kaltim/Salim).
