BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) melalui Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, menggelar rapat kerja bersama Perangkat Daerah lingkup provinsi.
Rapat kerja dilaksanakan selama dua hari, di Hotel Novotel Balikpapan pada Rabu – Kamis (3-4/5/2023).
Kepala DPK Kaltim Muhammad Syafranuddin mengatakan, dalam paparannya pada rapat kerja bersama Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2022 DPRD Kaltim di pimpin langsung oleh ketua pansus Sutomo Jabir.
Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kaltim tahun 2022, untuk kegiatan fisik 100 persen, sedangkan realisasi keuangan 96,09 persen.
“Perpustakaan pada awalnya mendapatkan anggaran sebesar Rp 27 miliar lebih. Kemudian di perubahan bertambah, sehingga totalnya mencapai Rp 39,7 miliar. Realisasi anggaran hingga akhir tahun sebesar Rp 38,2 miliar atau 96,09 persen. Sedangkan realisasi kegiatan, Alhamdulillah, tercapai seratus persen,” ungkapnya.
Pada tahun 2022, DPK juga melakukan pembinaan di sekolah-sekolah. Saat ini sudah mulai tumbuh semangat para guru untuk mengelola perpustakaan. Namun yang menjadi tantangan adalah masalah Kearsipan.
Menurut Syafranuddin perlu didorong lagi, karena rata-rata semua OPD belum tertib terkait arsipnya.
“Itu akan menjadi fokus kami di tahun 2023. Meningkatkan kesadaran OPD dalam menertibkan arsipnya. Yang menjadi kendala adalah berkurangnya arsiparis, karena pensiun namun belum ada penerimaan baru,” tambahnya.
Ke depan, DPK Kaltim terus berupaya meningkatkan layanan baik di bidang perpustakaan dan juga kearsipan.
“Namun kami juga berharap melalui Pansus ini bahwa DPK perlu gedung baru karena gedung yang sekarang kerap kebanjiran,” pungkasnya. (wa/adv/dpkkaltim)
