Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi isolasi yang dialami Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) saat terjadi bencana alam.
Dalam perbincangan yang berlangsung di Kantor DPRD Kaltim, Jumat (8/8/2025), ia menjelaskan bahwa jalur darat menuju wilayah tersebut belum sepenuhnya dapat dilewati.
“Jalur darat belum sepenuhnya tembus, air sungai pun surut. Saat bencana datang, kita tidak bisa bergantung pada transportasi konvensional. Helikopter jadi satu-satunya jalan keluar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kelangkaan kebutuhan pokok sempat menjadi masalah serius di Mahulu, terutama ketika harga beras sempat melonjak hingga sejuta rupiah. Tidak hanya beras, gas yang dibutuhkan masyarakat juga sangat sulit didapatkan.
Ia memandang bahwa pemerintah daerah maupun pusat harus segera merumuskan kebijakan yang konkret untuk menjamin keselamatan dan kebutuhan dasar warga Mahakam Ulu saat terjadi bencana.
Kondisi geografis yang sulit menjadi tantangan tersendiri bagi penanggulangan bencana di sebagian wilayah Kaltim, terutama di Kabupaten Mahulu yang memang cukup terpencil dan aksesnya sangat terbatas.
Sementara itu, kebutuhan akan dukungan logistik dan alat transportasi udara menjadi sangat vital agar proses evakuasi dan pendistribusian bantuan bisa berjalan efektif dan cepat.
“Pernah harga beras di sana tembus sejuta rupiah. Gas juga langka. Ini bukan sekadar soal logistik, tapi soal hak hidup warga negara,” katanya.
Ia juga mengingatkan kembali program-program sebelumnya yang pernah membantu situasi darurat di wilayah tersebut. Ia menyebut bahwa zaman kepemimpinan Pak Akmal pernah ada skema patungan yang sangat efektif untuk membantu Mahulu.
Skema Patungan seperti pengadaan helikopter melalui kerja sama antara Pemprov Kaltim, Polda, dan Kodam. Saat itu, anggaran operasional disiapkan sekitar Rp2 miliar setiap enam bulan, dan helikopter tak hanya digunakan untuk penanggulangan bencana, tapi juga kebutuhan dinas mendesak lainnya.
“Dulu zaman Pak Akmal, kita pernah punya skema patungan. Dan itu efektif. Tapi sekarang program itu menghilang tanpa jejak,” ungkapnya.
Ia pun mengusulkan agar sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar, bisa dilibatkan dalam upaya membantu Mahulu saat bencana melanda. Menurutnya, kepemilikan helikopter standby harus menjadi prioritas agar penanganan darurat berjalan cepat.
“Kalau perlu, kita ajak perusahaan-perusahaan besar ikut berkontribusi. Yang penting kita punya helikopter standby untuk kondisi darurat,” jelasnya.
Ia juga berharap agar media massa turut berperan aktif dalam mengangkat dan menyuarakan persoalan yang terjadi di Mahulu. Ia ingin isu ini tidak tenggelam begitu saja dan masyarakat luas mulai memberikan perhatian.
“Saya harap teman-teman media ikut bantu sorot persoalan ini. Mahulu itu bagian dari Indonesia. Jangan sampai karena jauh, mereka dilupakan,” imbuhnya.
Pentingnya keadilan sosial menjadi poin utama dalam menghadapi masalah yang ada di Mahulu. Ia menegaskan bahwa warga Mahulu berhak mendapatkan perlakuan dan bantuan yang setara seperti daerah lain di Indonesia.
“Ini bukan soal daerah terpencil, ini soal keadilan. Warga Mahulu punya hak yang sama untuk diselamatkan dan dibantu dengan cepat,” ujarnya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
