MENJELANG berakhirnya masa jabatan Oktober lalu, Presiden Jokowi beberapa kali berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Termasuk menggelar sidang kabinet. Tapi pada era Presiden Prabowo Subianto, jangankan berkantor, datang saja belum pernah.
Ada yang bilang Prabowo masih sibuk. Lagi pula baru dari perlawatan ke luar negeri. Usia kepresidenannya juga baru sebulan lebih. Jadi wajar saja kalau dia belum sempat menengok IKN. Apalagi sampai glamping di sana.
Di sisi lain ada beberapa isyarat yang menggambarkan bahwa perhatian Prabowo ke IKN memang tidak semasif Jokowi. Setidaknya jika kita mengutip keterangan Menteri PU Kabinet Merah Putih Dody Hanggodo dalam berbagai kesempatan.
Di awal Desember Dodi bilang Presiden Prabowo telah memutuskan untuk menghentikan sementara alokasi anggaran pembangunan infrastruktur IKN. Langkah ini diambil untuk mengalihkan anggaran ke sektor prioritas seperti ketahanan pangan, air, dan energi.
Dengan adanya pergeseran prioritas itu, kata Dody, maka penyelesaian proyek IKN bakal molor. Tapi di sisi lain dia membantah pembangunannya berjalan lambat. Sebab Prabowo tetap memperhatikan IKN terutama penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Menurut Dody, Prabowo bakal berkantor di IKN sekitar empat tahun lagi. “Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana. Atau selambatnya 17 Agustus 2029,” jelasnya.
Jika jadwal itu tidak berubah, berarti Prabowo baru berkantor secara resmi di IKN setahun atau di tahun terakhir dari masa jabatannya. Itu berarti Keppres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Sepaku juga baru ditandatangani pada saat itu.
Kenapa masih empat tahun lagi? Bukankah Istana Negara dan Istana Garuda buat presiden sudah rampung? Bahkan Jokowi sudah sempat menginap di sana.
Sepertinya Prabowo punya pandangan lain. Dia tidak terlalu nyaman jika tinggal di IKN sendirian. Juga repot koordinasinya. Karena masih ada dua cabang kekuasaan belum punya kantor. Yaitu legislatif atau DPR dan lembaga yudikatif.
“Bapak Presiden memang mengutamakan penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di ibu kota baru,” kata Menteri PU. Itu sebabnya meski ada kebijakan penghentian anggaran, Kementerian PU tetap mengajukan anggaran IKN di APBN 2025 sebesar Rp14,87 triliun.
Sejauh ini memang di kawasan inti pemerintahan (KIP) IKN, baru terbangun selain kompleks kepresidenan, kantor Menko dan perumahan menteri. Sedang gedung DPR, Mahkamah Agung (MA) dan kantor berbagai lembaga lainnya belum ada. Termasuk kompleks perumahannya.
Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo memang menargetkan pembangunan gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif harus selesai 3-4 tahun ke depan. “Supaya bisa dipergunakan bersama-sama dengan eksekutif,” tambahnya.
Dengan kebijakan baru berkantor empat tahun lagi, ada kemungkinan rencana pemindahan ASN juga bakal tertunda lagi.
Rencana pemindahan ASN ke IKN sudah dibahas sejak 2022. Rencananya 60 ribu ASN bakal dimutasi pada semester pertama 2024. Sudah digaungkan rencana pemberian tunjangan kepindahan supaya ASN happy “transmigrasi” ke IKN.
Ketika akan digelar peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2024 di IKN, maka rencana pemindahan ASN terpaksa ditunda bulan September. Alasannya karena apartemen tempat mereka tinggal dipakai peserta upacara. Belakangan tak jadi lagi bulan September.
Menteri PANRB waktu itu, Abdullah Azwar Anas mengatakan, dia mendapat instruksi Presiden pemindahan ASN ditunda lagi. Karena Jokowi minta disempurnakan dulu perkantoran dan perumahannya termasuk sistem digitalnya. Pemindahan baru dilakukan Januari 2025.
Apakah Januari 2025 pasti pindah? Sepertinya belum tentu juga. Menteri PANRB yang baru, Rini Widyantini sejauh ini belum pernah menyinggung soal pemindahan ASN ke IKN. Termasuk nasib ASN yang baru, yang di dalamnya ada jatah untuk Kaltim.
PERKEMBANGAN IKN
Sementara itu di IKN terjadi beberapa perkembangan baru. Misalnya ada kampung di sekitar lokasi IKN Sepaku terlanda banjir menyusul hujan lebat yang terjadi, Rabu (27/11) lalu. “Setidaknya ada dua kampung yang dihuni 682 jiwa penduduk tergenang,” kata Kepala Pelaksana BPBD PPU, Muhammad Sukadi Kuncoro.
Di jalan utama IKN, kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) bakal tidak beroperasi lagi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ART akan dikembalikan ke China karena belum memenuhi standar layak pengeoperasian di wilayah IKN.
Belum diketahui apakah nasib yang sama bakal dialami mobil terbang yang akan beroperasi di IKN. Rencananya Otorita IKN akan mengoperasikan OPPAV (Optional Passenger/Pilot Air Vehicle) hasil pengembangan Hyundai dengan Korea Aerospace Research Institute (KARI).
Dalam keterangan lain, Basuki mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN bakal kelar pada bulan Desember 2024 ini. Di antaranya Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta rumah susun (Rusun) untuk ASN.
“Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka. Selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” kata Basuki.
Ia juga menambahkan, 36 unit rumah menteri yang sudah siap ditempati akan ditambah menjadi 48 unit.
Pada akhir Desember ini dijadwalkan Bandara IKN dengan runway sepanjang 3.000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter persegi sudah rampung. Ketika melakukan pendaratan pertama, Jokowi sempat mengusulkan agar status VVIP Bandara IKN dialihkan menjadi bandara komersial internasional, sehingga pemanfaatannya bisa lebih luas.
Infrastruktur jalan tol dari Balikpapan ke IKN terus dikebut. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti awal Desember lalu datang meninjau. Dia sempat berada di Seksi 2B segmen Kariangau-Simpang Tempadung. Di segmen itu ada yang menarik, karena dilengkapi terowongan/perlintasan satwa. Itu menunjukkan pembangunan infrastruktur IKN ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Selain itu Diana juga meninjau pembangunan Jembatan Dirgahayu yang berada di Seksi 5A. Jembatan sepanjang 340 meter itu secara filosofi menggambarkan tujuan Kemerdekaan Indonesia, di mana salah satunya memajukan kesejahteraan umum.
Wakil Menteri PU ini juga melihat dari dekat pembangunan masjid negara IKN. “Insyaallah rampung pada Maret 2025 menjelang Ramadan dan sudah bisa digunakan untuk salat Idulfitri 1446 Hijriah,” jelasnya.
Masjid negara IKN mempergunakan dana APBN sebesar Rp940 miliar. Dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi dengan daya tampung 60 ribu jamaah. Kontraktor utamanya PT Adhi Karya dan Hutama Karya KSO.
Jika nanti IKN Sepaku resmi ditetapkan, maka masjid negara IKN akan menggantikan fungsi Masjid Istiqlal Jakarta.
Ada niatan saya, jika memang masjid negara IKN sudah bisa dipergunakan untuk salat Idulfitri 2025, saya ingin salat Idulfitri di sana. Insyaallah pahalanya sejernih udara IKN.(*)
