Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyoroti pentingnya strategi yang matang dalam pengelolaan pasokan pangan, khususnya beras, agar produksi lokal di Kalimantan Timur dapat terus diperkuat.
Ia menegaskan bahwa pencabutan kebijakan tertentu tanpa perencanaan yang tepat berpotensi mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Dia menjelaskan bahwa saat ini harga beras premium di pasar lokal telah mencapai Rp15.400 per kilogram, sebuah angka yang dinilai cukup tinggi dan bisa memberatkan masyarakat. Hal ini dipicu oleh gangguan pasokan akibat perubahan kebijakan yang dilakukan tanpa langkah antisipatif dari pemerintah maupun pelaku usaha.
Menurutnya, kunci utama untuk menjaga ketahanan pangan adalah dengan memastikan ketersediaan lahan pangan yang berkelanjutan. Lahan yang cukup dan produktif harus dikelola secara optimal agar mampu mendukung kebutuhan produksi beras yang cukup bagi masyarakat Kaltim.
“Kalau pencabutan dilakukan tanpa strategi, pasokan bisa terganggu dan harga melonjak. Saat ini saja beras premium sudah mencapai Rp15.400 per kilogram,” ujarnya di kantor DPRD Kaltim, Senin (11/8/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti peran penting pemerintah dalam memberikan kebijakan yang tidak hanya pro petani, tetapi juga didukung dengan tindakan nyata. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan sarana, teknologi pertanian, dan insentif agar petani lebih termotivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan produksinya.
Dia pun mendukung usulan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji agar perusahaan tambang menyediakan 200 hektare lahan untuk program ketahanan pangan, dengan catatan pengelolaan dilakukan secara terencana.
Menurutnya, jika ditangani dengan tepat, temuan beras non-SNI ini bisa menjadi titik balik menuju kemandirian pangan Kaltim sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.
“Ketersediaan lahan pangan yang berkelanjutan adalah kunci. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang kuat dan dukungan nyata agar petani tetap mau bertani,” tambahnya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
