Samarinda – Fraksi Golkar mengusulkan perombakan manajemen PT Migas Mahakam Perkasa (PT MMP) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah di sektor migas.
Sarkowi V Zahry, anggota Komisi IV sekaligus juru bicara dari fraksi Golkar mengatakan bahwa, revisi kebijakan manajemen PT MMP merupakan momen penting untuk menata ulang arah dan tata kelola perusahaan agar lebih kompetitif dan profesional dalam mengelola potensi migas yang dimiliki daerah.
“Revisi ini adalah momen untuk menata ulang arah dan manajemen PT MMP agar lebih kompetitif dan profesional dalam mengelola potensi migas daerah,” ujarnya di kantor DPRD Kaltim, Jum’at (8/8/2025).
Salah satu yang menjadi sorotan utama dari Fraksi Golkar ialah penguatan terhadap akuntabilitas melalui kontrak kinerja yang nantinnya wajib untuk ditandatangani oleh direksi.
Ia pun menjelaskan bahwa fokus kinerja direksi perusahaan pun tidak hanya dapat diukur secara objektif tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Hal ini dinilai sebagai langkah penting menuju tata kelola perusahaan yang lebih sehat dan berorientasi pada hasil.
Kontrak ini pun nantinya akan memuat indikator yang lebih konkret – mulai dari pencapaian laba, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efisiensi dan pengelolaan piutang.
“Dengan adanya kontrak kinerja, kami ingin kinerja direksi tak hanya bisa diukur, tapi juga dipertanggungjawabkan. Ini langkah menuju tata kelola yang lebih sehat,” tambahnya.
Selain regulasi, Fraksi Golkar pun juga mempertanyakan efektivitas anak usaha PT MMP dalam menghasilkan keuntungan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien agar anak perusahaan tidak menjadi beban finansial bagi induk perusahaan.
“Kami ingin tahu, sejauh mana anak usaha ini benar-benar menghasilkan? Jangan sampai malah jadi beban dan menyedot dana induk,” tegasnya.
Persoalan aset yang selama ini dibiarkan menggantung, pun juga mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan bahwa aset yang belum dikelola dengan baik berpotensi menjadi beban struktural yang dapat melemahkan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.
Fraksi Golkar pun mendesak agar manajemen PT MMP dapat menuntaskan masalah aset dan piutang lama yang sampai sekarang belum tertagih akibat kegagalan bisnis sebelumnya.
“Persoalan aset tak bisa terus dibiarkan menggantung. Ini bisa menjadi beban struktural yang melemahkan kinerja keuangan perusahaan,” jelasnya.
Di lain sisi, pihaknya juga mempertanyakan mengenai realisasi setoran dari PT Pertamina Hulu Mahakam kepada kas daerah melalui PT MMP yang dilaporkan belum sesuai target pada 2024. Fraksi pun meminta klarifikasi atas hambatan tersebut, karena menyangkut langsung kontribusi sektor migas terhadap PAD.
Fraksi pun mendorong agar PT MMP untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial. Pihaknya menekankan agar perusahaan daerah ini dapat berperan aktif dalam penciptaan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjalankan usahanya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan energi.
Sebelumnya, PT MMP sering disorot terkait rendahnya kinerja dan permasalahan internal yang memengaruhi pengelolaan aset strategis perusahaan.
Selaku juru bicara dari Fraksi Golkar, ia pun menegaskan agar PT MMP harus mampu menjadi contoh BUMD yang sehat, profesional, dan memiliki relevansi nyata untuk masyarakat, khususnya dalam mendorong pembangunan di Kaltim.
“PT MMP harus menjadi contoh BUMD yang sehat, profesional, dan relevan bagi masyarakat. Tidak hanya kuat secara keuangan, tapi juga memberi dampak nyata bagi pembangunan Kalimantan Timur,” tutupnya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
