SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim sejak beberapa tahun terakhir terus meningkat.
Menurutnya, hal tersebut terlihat dari banyaknya pembangunan yang dilakukan. Selain itu, Provinsi Kaltim menjadi satu diantara dua provinsi yang mampu menyumbang devisa terbesar di Indonesia selain Jawa Barat.
Walaupun diakui Wagub Hadi Mulyadi, hasil devisa yang besar diberikan kepada pusat. Namun yang kembali ke daerah belum sesuai dengan yang diharapkan.
“Kita harus bersyukur, karena IPM Kaltim terus meningkat. PAD kita juga jauh di atas target. Tapi perlu kita pahami bahwa daerah ini memang tidak mampu membangun secara maksimal, walaupun APBD kita tinggi,” katanya, ditemui usai memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27, yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (29/4/2023).
Dikatakannya, dengan Kaltim ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), diharapkan akan membawa dampak positif bagi Provinsi Kaltim dan seluruh masyarakat Kaltim dengan pembangunan yang berimbang.
“Pemindahan Ibu Kota Nusantara menjadi harapan kita untuk membangun Indonesia Timur, khususnya Kaltim,” ujarnya.
Wagub Hadi Mulyadi juga mengulang apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dimana masih banyak daerah di Indonesia yang belum mampu menghasilkan PAD tinggi, bahkan masih di bawah 20 persen.
Dikatakannya, dengan PAD rendah dipastikan akan menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan.
“Apa yang disampaikan pak Menteri memang tidak gampang. Bahwa daerah-daerah yang PAD di bawah 20 persen pasti tidak bisa membangun,” katanya.
Masih kata Wagub Hadi Mulyadi, Provinsi Kaltim dengan PAD mencapai lebih 50 persen saja masih belum maksimal melakukan pembangunan, lantaran terkendala letak geografis daerah Kaltim yang sangat luas.
“Kita saja yang PAD 50 persen dari APBD, tetap kalau bicara totalnya masih kurang. Karena luasan Kaltim yang luar biasa. Untuk itu harus kerja sama seluruh pihak, swasta, pemerintah pusat untuk membangun daerah sebagaimana amanat Presiden untuk membangun dari desa,” tutupnya. (end/adv/kominfokaltim)