Samarinda – Kebijakan pendidikan gratis atau yang dikenal dengan program “Gratispoll” menjadi sorotan utama di Kalimantan Timur. Kebijakan ini merupakan terobosan baru yang diinisiasi oleh Gubernur terpilih, Rudi Mas’ud, dengan tujuan membangun masa depan pendidikan yang lebih baik dan inklusif.
Ketua Tim Transisi Gubernur Kaltim, Rusmadi Wongso, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar memberikan bantuan pendidikan, tetapi merupakan bagian dari subsistem penting dalam pembangunan daerah.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini adalah langkah berani yang belum pernah diambil oleh kepala daerah provinsi lain di Indonesia. “Tidak ada kepala daerah provinsi di Indonesia ini yang berani mengambil kebijakan arah baru untuk memberikan bantuan pendidikan pada seluruh mahasiswa,” ujarnya di Amphitheater Teras Samarinda pada Senin (30/6/2025).
Meski saat ini baru diberlakukan untuk mahasiswa baru, kebijakan ini diharapkan dapat diperluas ke seluruh mahasiswa di masa mendatang.
Kebijakan memberikan bantuan pendidikan untuk seluruh mahasiswa, meski baru tahap awal untuk mahasiswa baru adalah langkah progresif. Ini menunjukkan keberanian dan komitmen kepala daerah untuk investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia. Di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan birokrasi, kebijakan seperti ini memang tidak mudah diambil.
Dia juga menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk menjawab tantangan masa depan di Kalimantan Timur. “Hanya dengan pendidikan, bisa menjawab anak-anak kita ke depan, ini anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang produktif, yang bisa membawa Kaltim ke depan lebih baik,” katanya.
Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengevaluasi dan memperbaiki program ini agar sesuai dengan harapan masyarakat.
Sebagai kebijakan baru di tahun pertama kepemimpinan Pak Rudi Seno, ia mengakui bahwa tentu ada tantangan dalam implementasinya. Namun, niat baik dari Gubernur harus diapresiasi dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. “Ini memang tidak mudah, tetapi niat dari Pak Rudi Seno ini yang mestinya harus kita apresiasi,” tambahnya.
Program Gratis Pol ini juga dinilai memiliki dimensi jangka panjang yang strategis. Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai status negara maju pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. “Kita ingin pada saat Indonesia itu 100 tahun, pada saat Indonesia emas itu kita ingin menjadi negara maju,” jelasnya.
Penekanan bahwa pendidikan adalah kunci masa depan sangatlah relevan. Di era persaingan global, daerah yang mampu menghasilkan SDM unggul akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan teknologi. Ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana SDM menjadi pilar utama.
Dilain sisi, ia juga memaparkan bahwa saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih berada di angka sekitar 15 ribu dolar per tahun, sementara target negara maju adalah 33 ribu dolar per kapita. Kaltim dipandang sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian target tersebut. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan menjadi sangat penting.
Dia menutup dengan harapan agar program ini terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif demi penyempurnaan kebijakan ini ke depan. (Slm/ADV/Diskominfo)
