Samarinda – Layanan kesehatan gratis di Kalimantan Timur (Kaltim) kini semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ., M.Kes., MARS, menegaskan bahwa program ini dirancang agar tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan akses kesehatan.
“Pelayanan ini menyasar semua warga Kaltim, tanpa terkecuali. Cukup bawa KTP, KK, dan buku KIA, serta terdaftar di BPJS Kesehatan,” ujar dr. Jaya Mualimin saat jumpa pers di Kantor Diskominfo Kaltim, Rabu, (18/6/2025).
Program layanan kesehatan gratis ini didukung oleh jaringan fasilitas kesehatan yang luas. “Totalnya ada 500 klinik dokter dan 205 faskes lainnya di Kaltim,” jelasnya. Dengan jumlah tersebut, diharapkan masyarakat di berbagai wilayah dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan.
Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menyiapkan anggaran khusus untuk memastikan keberlanjutan program ini. “Kami sudah mengalokasikan anggaran Rp25 miliar per tahun untuk membiayai bantuan iuran ini. Targetnya, semua warga bisa terlindungi layanan kesehatan,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan tersebut.
Meski demikian, dr. Jaya Mualimin mengakui masih ada sebagian kecil warga yang belum terdaftar dalam program BPJS Kesehatan. “Sisanya yang 2 persen akan kita bantu fasilitasi agar bisa ikut program,” katanya, menegaskan komitmen pemerintah untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat.
Selain memperluas akses, edukasi tentang pentingnya layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama. “Kami ingin masyarakat sadar bahwa akses kesehatan adalah hak. Kami juga terbuka untuk diawasi, baik oleh media maupun masyarakat,” tambah dr. Jaya Mualimin.
Dengan keterbukaan dan transparansi, Dinas Kesehatan Kaltim berharap program ini dapat berjalan optimal dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Pengawasan bersama diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Kaltim yang sehat dan sejahtera, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. (Slm/ADV/Diskominfo)
