Samarinda – Upaya peningkatan lama usia sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi IV, H. M. Darlis Pattalongi, S.Hut., M.Si, menegaskan bahwa berbagai faktor memengaruhi rendahnya masa sekolah di daerah ini, tidak hanya soal biaya pendidikan pokok seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Menurut Darlis, meski pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan, hambatan lain seperti biaya hidup tetap menjadi kendala utama bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. “Salah satu upaya kita untuk meningkatkan lama usia sekolah ya di gratiskan. Termasuk sebetulnya begini, orang tidak sekolah itu kan salah satu faktor yang membuat rendahnya masa sekolah di Kaltim yaitu karena faktor misalnya living kost yang tinggi. Orang dari daerah yang mau kuliah di Samarinda misalnya persoalannya tidak hanya masalah UKT tapi termasuk biaya akomodasi, transportasi dan lain sebagainya,” jelas Darlis, Selasa (17/6/2025).
Darlis menambahkan, Komisi IV juga telah meminta perusahaan-perusahaan di Kaltim untuk berpartisipasi aktif dalam membantu biaya hidup mahasiswa melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). “Makanya kami di Komisi IV kebetulan kita mengawal ni persoalan lingkungan hidup di perusahaan – perusahaan, kita meminta juga perusahaan berpartisipasi. Kan banyak tu perusahaan – perusahaan menyalurkan CSR nya dalam bentuk beasiswa. Kita minta perusahaan – perusahaan itu jangan sampai terjadi doble anggaran UKT itu. Jadi biarlah APBD mengcover dalam bentuk UKT, kita minta perusahaan – perusahaan berpartisipasi dalam bentuk living kost. Misalnya bantuan transportasi, bantuan akomodasi dan lain sebagainya,” tegasnya.
Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Menurutnya, APBD sebaiknya fokus pada pembiayaan UKT, sementara perusahaan dapat mengambil peran dalam membantu kebutuhan hidup mahasiswa.
Lebih lanjut, Darlis menegaskan bahwa rendahnya usia sekolah di Kaltim bukan hanya disebabkan oleh faktor UKT semata. “Jadi rendahnya usia sekolah disini bukan semata – mata karena faktor UKT tapi juga banyak faktor lain. Makanya kita minta perusahaan – perusahaan berpartisipasi dalam soal itu,” ujarnya.
Optimisme juga disampaikan Darlis terkait program pendidikan gratis yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia berharap, kebijakan ini dapat semakin meningkatkan angka partisipasi sekolah di daerah tersebut.
“In Syaa Allah dengan adanya gratis pol ini, UKT dibayarkan kemudian juga seragam sekolah SMA, buku – buku disiapkan oleh Pemerintah Provinsi sehingga kami optimis hal ini dapat meningkatkan usia sekolah di Kaltim,” tutup Darlis.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan, diharapkan hambatan biaya hidup yang selama ini menjadi momok bagi calon pelajar dan mahasiswa di Kaltim dapat diatasi, sehingga cita-cita peningkatan lama usia sekolah dapat tercapai. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
