Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memastikan pengelolaan anggaran pembangunan berjalan secara efisien dan akuntabel.
Rudy Mas’ud berharap dengan terpilih nya Edy Suharto sebagai Kepala BPKP yang baru dapat segera beradaptasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. “Kami berharap Kepala BPKP yang baru dapat segera menyatu dan bekerja selaras dengan jajaran pemerintah daerah, agar proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pembangunan berjalan maksimal. Tidak boleh ada celah penyimpangan, baik dari sisi kewenangan maupun penggunaan anggaran,” tegasnya, di gedung Odah Etam,kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/6/2025).
Menurutnya, keberadaan BPKP sangat vital dalam menjaga integritas dan efektivitas penggunaan anggaran. Ia menegaskan, pengawasan yang dilakukan BPKP tidak bertujuan memperlambat proses pembangunan, melainkan menjadi langkah preventif agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, kualitas pembangunan di Kaltim dapat terjaga dan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Selain itu, sinergi antara BPKP dan seluruh perangkat daerah terus diperkuat demi tercapainya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Upaya ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara di Kaltim.
“Keberadaan BPKP merupakan bagian integral dalam upaya kami memastikan bahwa seluruh anggaran terserap secara tepat dan efisien. Fungsi pengawasan bukan untuk menghambat, melainkan untuk menjamin kualitas pembangunan di Kalimantan Timur,” jelasnya.
Sementara itu, Edy Suharto menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Ia juga menyampaikan fokus pengawasan pada program-program prioritas nasional yang menjadi perhatian utama pemerintah provinsi. Ia menuturkan pendekatan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menitikberatkan pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kami akan fokus pada pengawasan program prioritas nasional sekaligus mendukung percepatan pembangunan yang menjadi perhatian utama Gubernur. Pendekatan yang kami ambil bukan semata-mata administratif, tetapi lebih pada hasil yang berdampak nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia juga optimis bahwa dengan strategi pengawasan yang terukur dan sinergi antar pihak, Kaltim dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah yang baik agar program pembangunan berjalan efisien dan akuntabel.
“Dengan strategi yang terukur dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, kami yakin dapat mempertahankan opini WTP secara konsisten, mengelola aset daerah dengan baik, serta memastikan program berjalan secara efisien dan akuntabel,” tegas Edy.
Komitmen ini, menjadi landasan utama dalam mendorong percepatan pembangunan di Kaltim. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan stakeholder untuk terus meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi yang erat antara BPKP dan pemerintah daerah akan memperkuat sistem pengawasan internal, sehingga potensi penyimpangan dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, beliau sangat optimis Kaltim akan menjadi contoh daerah yang sukses dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (Slm/ADV/Diskominfo)
