SAMARINDA – Pemerataan pendidikan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi dua fokus utama yang disuarakan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029.
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Syadiah, menilai pembangunan daerah tidak bisa lepas dari upaya memperkecil kesenjangan, khususnya dalam akses pendidikan. Ia menyoroti kesenjangan nyata yang masih terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah kondisi Kecamatan Segah di Kabupaten Berau. Hingga kini, wilayah tersebut belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA). Bagi Pansus, ini bukan sekadar data. Ini potret serius ketimpangan layanan pendidikan.
“Kami ingin memastikan bahwa RPJMD Kaltim benar—terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi daerah,” tegas Syarifatul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RPJMD, Selasa (17/6/2025).
Syarifatul menekankan bahwa RPJMD harus mampu mengakomodasi kebijakan yang mendorong pemerataan akses pendidikan. Mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga penguatan infrastruktur sekolah di seluruh wilayah Kaltim.
Tak hanya pendidikan. Pansus juga memetakan arah baru dalam strategi peningkatan PAD. Menurut Syarifatul, sektor unggulan seperti perkebunan, pariwisata, dan industri kreatif mesti dikelola secara lebih efektif. Dengan penguatan sektor-sektor tersebut, PAD diharapkan dapat menopang pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
Dukungan terhadap penguatan fiskal juga datang dari anggota Pansus lainnya, Didik Agung Eko Wahono. Ia mengingatkan bahwa proyeksi pendapatan daerah masih stagnan. Jika tidak ada terobosan, ketergantungan pada dana pusat akan terus berlanjut.
“Proyeksi pendapatan terlihat stagnan. OPD dan BUMD harus lebih aktif menggali potensi PAD,” ujar Didik. Ia menekankan perlunya langkah konkret agar Kalimantan Timur bisa mandiri secara fiskal.
Menurutnya, sektor pariwisata, industri kreatif, pertanian, dan perkebunan masih menyimpan potensi besar. Jika dikelola dengan strategi yang tepat, sektor-sektor ini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Dana yang terkumpul dari optimalisasi PAD, lanjut Didik, akan menjadi fondasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adv/dprdkaltim)
