TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) secara proaktif mengalokasikan dana sebesar Rp170 miliar dari APBD-P 2023 untuk atasi stunting, dengan target ambisius menurunkan prevalensi stunting menjadi 10% pada tahun 2023.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menunjukkan komitmen tinggi dalam atasi stunting. Sebuah anggaran besar, yaitu Rp170 miliar, telah dialokasikan melalui APBD-P 2023 untuk tujuan ini. Kukar, yang saat ini memiliki angka stunting sebesar 16%, masih berada di atas rata-rata nasional yang 14%. Meski demikian, Pemkab Kukar sangat optimis bisa menekan angka ini hingga mencapai 10%.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Martina Yulianti, pada Jumat (11/11/2023) mengungkapkan, “Jadi penanganan stunting di Kukar tidak hanya Dinkes saja, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turut terlibat dalam penanganan stunting.”
Berbagai OPD terlibat aktif dalam upaya ini, termasuk Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Perkim, misalnya, fokus pada mendukung lingkungan yang bersih dengan memberikan bantuan sanitasi.
Meski telah mencatat penurunan prevalensi stunting menjadi 16% pada tahun 2023, beberapa wilayah seperti Kecamatan Samboja, Loa Kulu, dan Loa Janan masih dianggap rawan stunting. “Stunting di Kukar alami penurunan selama 2023 ini, tapi ada sejumlah wilayah yang dinilai rawan stunting diantaranya, Kecamatan Samboja, Loa Kulu, Loa Janan,” lanjut Yulianti.
Yulianti menyatakan harapannya akan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak untuk atasi stunting di Kukar secara efektif.(adv/diskominfokukar/w)
