SAMARINDA – Layanan kemanusiaan yang selama ini dijalankan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (PWI Kaltim Peduli) mendapat apresiasi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur Dr.dr. H Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes, MARS.
Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi Plt. Ketua PWI Kaltim Achmad Shahab didampingi Wiwid Marhaendra Wijaya Sekretaris dan M. Heldiyanur Bendahara PWI Kaltim di Kantor Dinkes Kaltim jalan AW Syahranie, Kamis (14/3/2024).
Dalam kesempatan tersebut Achmad Shahab menyampaikan, selama ini PWI Kaltim Peduli dengan menggunakan unit pinjam pakai dari Yayasan Bima Tadzkiah pengelola KB-TKIT Raudhatul Jannah Air Putih Samarinda sejak akhir tahun 2020 pandemi covid-19 sedang marak-maraknya memanfaatkan kendaraan jenis APV pinjaman ini digunakan untuk ambulance.
“Kami hadir membantu masyarakat dengan menggunakan unit ambulance PWI Kaltim Peduli yang dikenal dengan sebutan “ambulance balap” melayani warga yang memerlukan pengangkutan dengan ambulance,” jelas Achmad Shahab.
Ia pun berharap jika memungkinkan ada hibah unit ambulance 4×4 dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa terlayani dengan jenis mobil 4×2 biasa.
“Kami sering menolak untuk pengantaran pasien maupun jenazah ke daerah-daerah yang medannya cukup berat seperti ke kabupaten Mahakam Ulu, ke wilayah kecamatan Muara Ancalong, Batu Ampar di Kutai Timur karena kendaraan yang ada tidak memungkinkan untuk menjangkau ke sana,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Jaya Mualimin berjanji akan mengupayakan kendaraan 4×4. “Segera ajukan proposal permohonan, nanti kami upayakan carikan peluang untuk dapatkan unit 4×4,” ujarnya.
Jaya pun mengingatkan bagi organisasi yang mengajukan permohonan bantuan unit Ambulance harus punya garasi. “Sebelum bantuan diserahkan, nanti ada verifikasi ke lapangan, apakah organisasi itu punya kantor, dan untuk mobil apakah telah disediakan garasi. Jangan sampai bantuan mobil ambulance diberikan lalu diparkir di pinggir jalan,” jelas mantan Direktur RSUD Atma Husada ini.
Dirinya memahami untuk organisasi seperti Forum yang tidak memungkinkan punya SK kehakiman, paling tidak ada SK Kepala Desa yang memayungi bahwa forum itu ada organisasinya dan ada sekretariatnya, sehingga memudahkan saat verifikasi.
“Untuk ambulance medis lengkap, paling tidak harus ada tenaga perawat dan dokter yang siap dimiliki organisasi pemohon. Jadi pada saat verifikasi harus ada dokter dan perawatnya,” pungkasnya.
Sementara itu Munanto dari PWI Kaltim Peduli menyampaikan selama ini layanan yang dilaksanakan oleh ambulance PWI Kaltim Peduli hanya dapat menjangkau daerah-daerah yang kondisi jalannya beraspal.
“Kami belum bisa menjangkau layanan seperti ke Mahakam Ulu, maupun wilayah seperti di kecamatan Muara Ancalong, Batu Ampar karena keterbatasan unit yang usianya relatif tua,” jelas Munanto.
Dijelaskan, ambulance PWI Kaltim Peduli dalam satu bulan paling tidak mampu melayani sekitar 70-90 layanan, baik antar jemput pasien kontrol, kegawatdaruratan, maupun respon kecelakaan, dan pengantaran atau Penjemputan jenazah.(*)
