Samarinda – Pembangunan Water boom di Pulau Kumala kembali menjadi sorotan hsetelah anggota Komisi 1 DPRD Kaltim, Salehuddin, S.Sos., S.Fil., M.AP, menyampaikan pandangannya terkait lambatnya realisasi proyek tersebut. Dalam wawancara yang berlangsung di Kantor DPRD Kaltim pada Senin, 23 Juni 2025, Salehuddin menilai bahwasanya keterlambatannya pembangunan itu suatu hal yang baik daripada tidak terealisasikan sama sekali.
“Yang pasti saya menyayangkan agak terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Sampai sekarang kalau bicara masalah return of investasinya itu belum sampai, makanya saya pikir perlu ada terobosan,” ujar Salehuddin.
Beliau berpendapat, bahwa lambannya pembangunan ini juga disebabkan kurangnya fasilitasi dari pemerintah daerah. Ia berharap kehadiran Water boom bisa menjadi magnet baru bagi wisatawan, khususnya wisatawan lokal, serta menghidupkan kembali wahana-wahana yang selama ini terbengkalai.
“Tapi memang tidak terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Nah harapannya, dengan adanya water boom paling tidak itu akan menarik minat para wisatawan, minimal para wisatawan lokal bahkan kalau perlu beberapa wahana yang ada itu bisa di hidupkan kembali. Karena hal ini merupakan suatu bagian dari investasi yang luar biasa besarnya,” jelasnya.
Salehuddin juga menegaskan pentingnya pengelolaan aset daerah agar tidak sia-sia. Ia menyebut, aset sebesar itu harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, walaupun pengembalian investasinya tidak dapat terselesaikan dalam waktu singkat.
“Kita berhitung bagaimana satu, aset ini jangan sampai tidak digunakan dengan baik yang artinya terbuang percuma saja gitu. Yang kedua, bagaiman kita pelan – pelan memaksimalkan aset ini menjadi ruang ekonomi PAD bagi daerah. Kalau nggak bisa kembali 400 miliar, ya mungkin beberapa puluh tahun lah,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa investasi besar yang telah dikeluarkan harus benar-benar dimaksimalkan untuk kepentingan daerah. Beliau juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta sebagai salah satu opsi agar aset tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tapi pada intinya, sekali saya tekankan bahwa investasi itu paling tidak betul – betul digunakan, dimaksimalkan, dioptimalkan untuk PAD. Entah itu kerjasama dengan pihak swasta atau segala macam yang penting adalah kembalinya untuk PAD daerah,” tegasnya.
Hal ini menjadi catatan penting, bahwa pemerintah daerah harus lebih serius dalam mengelola dan mengoptimalkan aset wisata yang telah menelan anggaran besar. Ia berharap, Pulau Kumala ke depannya dapat menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi jangka panjang.
Dengan adanya perhatian dari DPRD Kaltim, diharapkan pembangunan Water boom di Pulau Kumala dapat segera rampung dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta daerah. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
