Samarinda – Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, menyoroti pentingnya penguatan pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan semata, tetapi juga menanamkan karakter berbasis ketakwaan dan kearifan lokal sebagai pondasi utama bagi generasi muda Kalimantan Timur.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin saat membacakan pandangan fraksi menjelaskan bahwa selama ini terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam hal akses dan mutu pendidikan di berbagai daerah di Kaltim. Ketimpangan ini tidak hanya dilihat dari segi geografis, tetapi juga dari sisi inklusi sosial.
“Selain mentransfer pengetahuan, sekolah wajib menanamkan karakter berbasis ketakwaan dan kearifan lokal,” ungkapnya di Kantor DPRD Kaltim, Senin (21/7/2025).
Ia menambahkan, budaya daerah bukan semata pelengkap dalam kurikulum pendidikan, melainkan pondasi karakter anak Kaltim yang harus diperkuat secara berkelanjutan.
Dia menekankan, sistem pendidikan yang inklusif dan berwawasan lokal ini harus didukung oleh sumber daya manusia pendidik yang memahami kedalaman budaya dan mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran.
Upaya perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil juga menjadi bagian dari prioritas yang harus segera dijalankan agar kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat diminimalisasi dan seluruh anak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan bermutu.
“Budaya daerah bukan pelengkap, melainkan pondasi karakter anak Kaltim selanjutnya,” tuturnya
Politisi dari Fraksi Gerindra itu juga menyoroti terkait peran aktif pemerintah dalam menyiapkan regulasi dan pembiayaan pendidikan yang inklusif. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya harus diwujudkan melalui kebijakan dan anggaran yang konkrit dan nyata.
Lebih lanjut, dia menggarisbawahi pentingnya digitalisasi pendidikan sebagai sebuah keharusan di era modern. Tidak hanya sebagai alat bantu belajar, tetapi sebagai penunjang daya saing siswa untuk mampu menjawab tantangan di masa depan yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi.
Ia juga berpandangan bahwa, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat sangat diperlukan agar visi pendidikan Kaltim yang inklusif dan berbudaya dapat terwujud dengan baik. Hal ini termasuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.
Tak hanya itu, dia juga mendorong adanya peningkatan anggaran pendidikan khususnya untuk mendukung program-program pembinaan karakter dan digitalisasi sekolah. Ia percaya bahwa dengan pembiayaan yang tepat, pendidikan Kaltim dapat lebih maju dan merata.
“Pendidikan harus menggabungkan daya saing dengan akar budaya lokal. Perhatian pada disabilitas dan kelompok rentan wajib diwujudkan lewat kebijakan dan anggaran konkret. Digitalisasi bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan pendidikan untuk memastikan segala program berjalan sesuai dengan tujuan dan memberi manfaat maksimal bagi para siswa di Kaltim. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
