Samarinda – Fraksi PDIP menyampaikan sejumlah catatan penting mengenai substansi regulasi yang dinilai belum menyentuh akar persoalan pendidikan di Kaltim pada Rapat Paripurna ke-25 yang berlangsung di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (21/7/2025)
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia yang mewakili Fraksi PDIP mengkritik tajam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Ia menyoroti secara serius penyusunan Raperda ini, dikarenakan hal ini harusnya menjadi solusi konkret bagi berbagai permasalahan pendidikan di Bumi Etam, bukan sekadar regulasi tanpa dampak.
Dia juga menekankan bahwa esensi pendidikan yang berkualitas tidak hanya terletak pada keberadaan fisik sekolah semata, melainkan pada kemampuan anak-anak untuk benar-benar belajar secara layak.
Lebih lanjut, ia mengemukakan tantangan geografis dan aksesibilitas yang kerap menjadi kendala utama dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kaltim.
Ini dikarenakan minimnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan tenaga pendidik sehingga membuat anak-anak di daerah pedalaman masih kesulitan dalam menikmati layanan pendidikan.
“Ini bukan soal ada atau tidaknya sekolah, tapi apakah anak-anak benar-benar bisa belajar dengan layak. Akses jalan dan kondisi geografis menjadi tantangan utama,” ujarnya.
Selain infrastruktur fisik, ia juga menyoroti pentingnya sebuah adaptasi terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam konteks transformasi digital di sektor pendidikan. Ia menyerukan peran aktif pemerintah untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam menghadapi era digital.
Ia menambahkan bahwa intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur teknologi dan program pelatihan yang memadai bagi tenaga pendidik maupun peserta didik.
Dia mengkhawatirkan keadaan ini, mengingat potensi melebarnya kesenjangan digital yang bakal terjadi jika tidak ada upaya serius dari pihak berwenang.
“Transformasi digital di dunia pendidikan tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah harus aktif menjamin infrastruktur dan pelatihan yang memadai agar kesenjangan digital tidak melebar,” ungkap Politisi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Fraksi PDIP juga menjelaskan bahwa, kualitas guru yang tidak merata juga menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi kesenjangan dalam dunia pendidikan. Ia menyampaikan bahwa, banyak sekali tenaga pendidik di daerah pedalaman yang belum memiliki sertifikasi dan tidak mendapat pelatihan rutin, sehingga hal ini akan berdampak langsung pada mutu pengajaran terhadap anak – anak.
Lemahnya perlindungan hukum terhadap guru, juga dapat menjadi masalah yang serius dan memperlemah kualitas proses belajar mengajar. Ini dikarenakan banyak tenaga pendidik ragu dalam menerapkan disiplin karena khawatir akan terseret ke ranah hukum.
Ia pun secara eksplisit menyatakan harapannya agar Raperda Pendidikan tidak hanya menjadi dokumen legal formal belaka. Ia ingin agar regulasi ini benar-benar memberikan dampak positif dan signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Kaltim.
Ia juga berharap, Raperda ini dapat menghasilkan sebuah produk hukum yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika serta tantangan pendidikan di Kaltim. Dan dia akan berupaya memastikan bahwa Raperda ini mampu mewujudkan cita-cita pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami tidak ingin Raperda ini menjadi regulasi kosong yang tak berdampak. Harus jadi jawaban nyata atas persoalan pendidikan di Kalimantan Timur,” Katanya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
