Samarinda – Ultimatum tegas kembali dilayangkan terkait urgensi normalisasi Waduk Benanga oleh Subandi, anggota Komisi III DPRD Kaltim. Isu banjir yang terus membayangi sejumlah kawasan di Samarinda menjadi sorotan utama dalam pertemuan di Kantor DPRD Kaltim, Jumat (25/7/2025).
Ia membuka pernyataan dengan menekankan dampak nyata yang akan terjadi apabila penanganan banjir dilakukan setengah hati. Dan ia pun menambahkan, bahwa normalisasi Waduk Benanga dan pembangunan bendungan pengendali di hulu Sungai Karang Mumus merupakan solusi mutlak yang harus dilakukan dalam menangani masalah banjir ini.
Menurutnya, normalisasi Waduk Benanga bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan upaya penyelamatan hidup ribuan warga Samarinda yang selama ini menjadi langganan banjir. Ia meminta semua pihak terkait bersinergi dan fokus pada langkah nyata.
“Kalau 5 sampai 10 tahun ke depan tidak ada tindakan nyata, banjir akan semakin parah. Ini soal bertahan hidup, bukan lagi soal perencanaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir secara masif dan komprehensif. Ia menilai, penanganan yang selama ini dilakukan cenderung parsial dan kurang berkesinambungan.
Ia pun juga mengusulkan adanya pembangunan bendungan pengendali di wilayah Sungai Siring, Kutai Kartanegara, kawasan yang berada di atas Bandara APT Pranoto. Kawasan ini merupakan hulu utama yang dapat mengalirkan air besar ke Sungai Karang Mumus.
Selain fokus pada normalisasi Waduk Benanga, ia pun mendesak peningkatan teknologi pengendalian banjir. Baginya, pemasangan pompa air di titik rawan dan pembangunan sistem drainase yang terintegrasi adalah langkah krusial.
“Pembangunan pengendalian banjir tidak bisa setengah-setengah. Kita butuh kolam retensi, folder, embung, drainase, hingga pompa air di titik rawan,” ujarnya.
Dia juga menyinggung bahwa jika pemerintah tidak segera bertindak, masyarakatlah yang akan terus menanggung kerugian akibat banjir yang berkepanjangan.
Ia pun berkomitmen untuk terus membawa suara rakyat yang selama ini terdampak langsung. Kolaborasi lintas institusi dan partisipasi aktif masyarakat disebutnya sebagai kunci penting.
a juga menegaskan bahwa isu banjir akan tetap menjadi perhatian utama, dengan harapan bahwa pemerintah daerah segera merealisasikan normalisasi Waduk Benanga dan proyek pengendalian banjir mendesak lainnya, sesuai tuntutan Subandi dan masyarakat.
“Kalau ini terus diabaikan, masyarakat akan terus jadi korban. Pemerintah harus bergerak sekarang,” tegasnya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
