SAMARINDA – Januari lalu, 18 perpustakaan di Kalimantan Timur menerima bantuan perpustakaan inklusi sosial dari Perpustakaan Nasional RI.
18 perpustakaan tersebut tersebar di 6 kabupaten/kota di Kaltim. Msing-masing adalah Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Paser.
Bantuan perpustakaan inklusi sosial ini dianggarkan dari alokasi APBN tahun anggaran 2023, berdasarkan Surat Keputusan Perpustakaan Nasional Nomor 51 Tahun 2023.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kaltim, HM Syafranuddin menjelaskan, perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan.
Mantan Kepala Biro Adpim Setdaprov Kaltim ini berharap, melalui program inklusi sosial, akan ada peningkatan ekonomi masyarakat dengan melibatkan masyarakat itu sendiri.
“Contohnya, kelapa sawit, tidak hanya bisa diolah menjadi minyak saja, tetapi juga bisa menghasilkan berbagai produk, seperti sabun, parfum dan sebagainya. Potensi itu ada, ketika masyarakat memperluas literasinya yang bisa dituangkan melalui program perpustakaan inklusi sosial,” katanya.
Dikatakan pria yang juga pernah menjadi Juru Bicara Gubernur Kaltim ini, program perpustakaan inklusi sosial akan dilakukan secara bertahap, sesuai kebutuhan masyarakat. DPK Kaltim, lanjut HM Syafranuddin, juga membuka diri dengan masukan, kreasi dan inovasi-inovasi yang disampaikan masyarakat.
“Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan program pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan di 34 provinsi di Indonesia. Menghadirkan perpustakaan lebih dekat dengan masyarakat dan menyasar desa hingga kelurahan, membantu masyarakat dalam menerima informasi,” pungkasnya. (eha/adv/dpkkaltim)
