SURABAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen agar pembangunan mendapat partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kaum laki-laki tetapi juga peluang bagi kaum perempuan.
Hal tersebut dikatakan oleh Pj. Sekda Kaltim Riza Indra Riadi saat kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, berlangsung di Ruang Diamond 1 Swiss-Belinn Tunjungan Hotel Surabaya, Selasa (28/6/2022).
Dalam rilis yang diterima oleh redaksi, dikatakan Pemprov Kaltim juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah. Sementara itu, di dalam RPJMD 2019-2023 ada beberapa program prioritas pemberdayaan perempuan.
Dijelaskan Riza, pembangunan berperspektif gender sudah membuka peluang dan memberikan ruang terbuka luas bagi peran serta perempuan, antara lain berupa peningkatan PUG. Diharapkan dengan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, serta program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
Riza berharap, melalui optimalisasi perencanaan penganggaran responsif gender seluruh OPD Provinsi Kaltim. Jumlah anggaran responsif gender dapat didorong untuk lebih meningkat sebagai manifestasi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh warganya khususnya keterwakilan perempuan untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Untuk mengawal implementasi PUG secara optimal, peran tugas dan kewenangan tim pendamping PUG Kaltim, diantaranya Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan DKP3A) sebagai salah satu lembaga PUG menjadi sangat penting.
“Mengingat pelaksanaan perencanaan penganggaran khususnya dalam anggaran responsif gender sebagai bahan laporan gubernur dalam LKJIP tahunan,” ujar Riza pada Berdasarkan Coaching Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Klik Peran Si Gen) dalam pendampingan penyusunan GAP dan GBS, pada tahun 2020 0,25% anggaran responsif gender dari total anggaran belanja langsung Provinsi Kaltim. (yan/adv/kominfokaltim)
