Samarinda – Pemangkasan besar-besaran dana transfer daerah yang dilakukan dari APBN 2025 ke daerah membuat peta pembangunan di Kaltim ikut berubah. Dari total Rp919 triliun yang dialokasikan secara nasional, pemerintah pusat melakukan penyesuaian hingga Rp269 triliun.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, pun menegaskan pentingnya kelanjutan pembangunan infrastruktur di provinsi ini meskipun menghadapi berbagai kendala, termasuk efisiensi anggaran. Ia menekankan bahwa pembangunan harus terus berjalan, meskipun dengan skema bertahap.
Dia menambahkan bahwa proyek jalan yang menjadi prioritas harus tetap dielakkan dari penundaan total. “Pembangunan harus tetap berlangsung, walau dengan cara bertahap. Kalau target awal 100 kilometer jalan, maka kita bangun dulu 50 kilometer. Yang penting ada progres nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya di kantor DPRD Kaltim, (25/8/2025).
Meski begitu, dia mengakui bahwasanya detail skema efisiensi masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat. Belum ada kepastian apakah penyesuaian dilakukan melalui penundaan proyek, pemangkasan bantuan keuangan, atau pengurangan alokasi pembiayaan lainnya.
“Sampai sekarang bentuk penyesuaiannya belum bisa kami rinci, karena keputusan pastinya belum keluar. Jadi, masih menunggu kebijakan lebih lanjut,” jelasnya.
Kendati demikian, ia menyebut setidaknya dua proyek infrastruktur sudah dipastikan mengalami penundaan. Pertama, pembangunan jalan di wilayah Ujoh Bilang, Mahakam Ulu (Mahulu). Kedua, akses jalan menuju Bandara APT Pranoto, Samarinda. Penundaan dipilih karena masih tersedia jalur alternatif yang bisa digunakan masyarakat.
“Kami memang harus menyesuaikan prioritas. Selama ada akses pengganti yang bisa digunakan warga, maka proyek di lokasi tersebut bisa dijadwalkan ulang,” katanya.
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang sedang diterapkan harus menjadi tantangan untuk mencari solusi terbaik dalam pembangunan infrastruktur.
Dia juga mengungkapkan pentingnya komunikasi yang intensif antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menyikapi dinamika anggaran dan kondisi lapangan. Koordinasi tersebut menurutnya menjadi kunci agar pembangunan tetap fokus dan tepat sasaran.
Hal ini dikarenakan bahwa infrastruktur merupakan sektor vital yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak boleh dikorbankan sepenuhnya meski fiskal sedang ketat.
“Situasi efisiensi ini harus kita hadapi dengan strategi yang tepat. Kami pastikan pembangunan tetap berjalan, hanya skemanya saja yang menyesuaikan kemampuan anggaran,” jelasnya. (Salim)
