Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyuarakan keprihatinannya terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis (Gratispol) yang kini diwajibkan juga bagi sekolah swasta.
Menurutnya, banyak sekolah swasta belum siap menghadapi perubahan ini sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Dia juga menilai bahwa sekolah swasta saat ini berada dalam posisi paling rentan. Pasalnya, selama ini sebagian besar biaya operasional mereka bertumpu pada iuran siswa.
“Dengan kebijakan Gratispol, sekolah swasta juga diwajibkan menyesuaikan diri. Masalahnya, banyak di antara mereka belum siap menghadapi perubahan ini,” katanya usai rapat dengar pendapat soal Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta honorarium guru swasta di Gedung E DPRD Kaltim, (25/8/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan pendidikan gratis sudah menjadi keputusan yang harus dijalankan. Namun, pemerintah tidak boleh melepas tanggung jawabnya begitu saja, terutama dalam hal pembiayaan yang selama ini ditanggung lewat SPP di sekolah swasta.
Dia juga memenekankan bahwa, tanpa subsidi atau dukungan anggaran tambahan dari Pemprov, sekolah swasta akan menghadapi kesulitan besar. Tidak hanya untuk membiayai operasional harian, tetapi juga dalam menyesuaikan pola pengelolaan sesuai aturan baru.
“Kalau pendidikan gratis sudah jadi keputusan, maka pemerintah jangan lepas tangan. Ada tanggung jawab untuk ikut menanggung selisih biaya yang sebelumnya ditutup lewat SPP,” ujarnya.
Menurutnya, subsidi dari pemerintah sangat mendesak diberikan kepada sekolah swasta agar mereka mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tersebut. Tanpa adanya intervensi, banyak sekolah swasta diprediksi akan mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada penurunan kualitas layanan pendidikan.
“Subsidi ini mendesak. Tanpa intervensi pemerintah, sekolah swasta bisa kelimpungan. Padahal mereka juga punya peran besar dalam mencetak generasi muda Kaltim,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya keberlanjutan peran sekolah swasta sebagai salah satu pilar pendidikan di Kaltim. Selain itu, dia berharap agar kebijakan pendidikan gratis tidak justru melemahkan eksistensi sekolah-sekolah swasta yang selama ini menjadi pilihan masyarakat.
Dia menambahkan, pihak DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan pendidikan ini agar implementasinya berjalan dengan baik dan tidak merugikan pihak sekolah swasta maupun masyarakat.
“Kami ingin sekolah swasta tetap bertahan, bahkan berkembang. Jangan sampai kebijakan pendidikan gratis justru melemahkan salah satu pilar penting pendidikan di Kaltim,” katanya. (Salim)
