SANGATTA– Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman memimpin rapat evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah Daerah, terkait Monitoring Centre for Prevention (MCP), di ruang Kerja Bupati, Jumat (29/10/2021).
Ardiansyah menjelaskan monitoring yang dilakukan oleh KPK merupakan hal yang rutin dilaksanakan disetiap daerah untuk melihat progres pencapaian, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Dikatakan Bupati, saat ini capaian Pemkab Kutim masih 32 persen. Salah satu kendalanya terkait aset Pemkab yang masih belum terselesaikan.
“Makanya saya tadi sudah minta agar segera dibenahi, terutama aset yang masih di pihak lain,” katanya.
Demi meningkatkan capaian progres tersebut, Ardiansyah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk langsung menindaklanjuti. Guna meningkatkan nilai MCP yang berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintah daerah ke arah lebih baik.
Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten (Itwilkab) M Hamdan menjelaskan, ada 8 area yang menjadi fokus capaian penilaian oleh tim KPK. Meliputi perencanaan penggunaan APBD, perijinan, pengadaan barang dan jasa.
“Pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah dan tatakelola keuangan desa,” jelasnya
Terkait pertemuan dimaksud, Hamdan menjelaskan bahwa rapat ini sebagai persiapan kedatangan KPK dari bagian tim koordinator super visi. Menyangkut dengan penilaian capaian aksi, Senin (1/11/2021) nanti.
Kemudian mengenai instruksi bupati untuk segera menyelesaikan permasalahan aset, dia mengaku bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan bidang aset di BPKAD untuk memvalidasi data. Langkah awalnya adalah segera melakukan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.
“Dari setiap aspek capain penilaian, inspektorat terlibat dalam hal pengawasan. Dengan sisa waktu yang ada semoga ada yang bisa kami laksanakan,” tutupnya. (hms8/hms3)
