SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi sentil salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilainya kurang aktif berpartisipasi melaksanakan persoalan stunting di Kaltim.
Hal itu disampaikannya ketika membuka kegiatan Pertemuan Tim Satgas Stunting dengan Pemangku Kebijakan dan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kaltim tahun 2023 di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (13/4/2023).
Saat itu, seluruh OPD terkait penanganan stunting hadir. Namun tidak ada perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim yang hadir. Padahal, Wagub Hadi Mulyadi menilai, peran Dinas Pendidikan sangat penting untuk membantu penanganan kasus stunting di Kaltim.
“Mana Dinas Pendidikan? Saya minta Disdik ada perhatian juga untuk stunting ini,” ujarnya saat membuka acara.
Wagub menyebut, hendaknya penanganan stunting dilakukan secara bersama-sama dan perlu kerjasama stekholder. Dirinya pun meminta kepada OPD terkait untuk dapat terlibat aktif dalam penanganan stunting.
“Dari Dinas Pendidikan ini sudah berapa kali saya tanya, acara stunting tapi dari Dinas Pendidikan sering tidak hadir. Ini masalahnya bukan karena tidak hadir, tapi masalah kesadaran bahwa penting untuk ditindaklanjuti pada level tersebut. Kalau ini menjadi kesadaran bersama maka akan bagus hasilnya,” katanya.
Menurut Wagub Hadi Mulyadi, peran Dinas Pendidikan sangat besar, terutama memberikan pemahaman kepada peserta didiknya mengenai bahaya stunting.
“Kalau dari awal Dinas Pendidikan, guru, Kepala Sekolah punya kesadaran penting akan hal ini, hasilnya pasti beda. Saya tidak terlalu khawatir angkanya, tapi kalau masalah kesadaran dibangun, maka apa yang diharapkan bisa tercapai,” ujarnya.
Ditambahkan, persoalan ini harus melibatkan stekholder, ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guru terutama. Kalau orangtua mungkin menasehati tidak didengar, tapi kalau guru biasanya didengar. Jadi menurut Hadi, Disdik Kaltim harus terlibat maksimal untuk membangun periode kesehatan masyarakat,” tutupnya.(end)
