BALIKPAPAN – Keputusan Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat acara Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah, adalah tepat.
Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat membuka Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah dalam Memperkuat Rantai Nilai Global (Global Value Chains) Industri Kalimantan Timur dalam Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Belanda.
“Kaltim tidak salah dipilih sebagai lokasi ibu kota negara baru Indonesia. Selain karena letaknya strategis, Ibu Kota Nusantara (IKN) ini juga untuk pemerataan pembangunan, khususnya untuk wilayah Indonesia timur,” ujarnya di Balikpapan pada Kamis (22/9/2022).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah ini mendapatkan apresiasi dari Hadi Mulyadi karena dinilai dapat memfasilitasi kerjasama antara daerah dengan negara-negara lain.
“Selama ini 60 persen APBN beredar di Pulau Jawa, 20 persen di Pulau Sumatera, dan sisanya di wilayah Indonesia timur, seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Saya berharap para senator yang hadir disini bisa memberikan dukungan pada pembangunan IKN, karena bukan untuk Kaltim saja tetapi untuk bangsa Indonesia kedepan,” jelas Hadi Mulyadi.
Dijelaskan Hadi, tidak kurang sekitar Rp500 – Rp700 triliun setiap tahunnya disumbangkan Kaltim melalui ekspor perdagangan sumber daya alam yang dihasilkan Benua Etam.
Namun memang dari jumlah kontribusi yang begitu besar untuk negara, tetapi yang kembali ke Kaltim tidak banyak, bahkan kurang untuk membangun wilayah Kaltim yang sangat luas.
“Semoga apa yang diimpikan Pak Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kaltim bisa terwujud,” harapnya.
Sementara Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin mengatakan Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah yang difasilitasi BKSP DPD RI ini dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memajukan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM.
“Kaltim daerah penyangga bagi IKN. Nanti jika kita mampu, tidak akan lagi menjual produk bahan mentah (raw material), tetapi sudah produk-produk turunannya sehingga akan memberikan nilai tambah ekonomi,” ujar Mahyudin.
Senator asal Kaltim ini pun menyinggung porsi APBN yang selama ini berdasarkan jumlah penduduk, sehingga tidak proporsional untuk pemerataan pembangunan. Sehingga melalui pemindahan IKN ke Kaltim, diharapkan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dapat lebih merata.
Acara ini juga dirangkai dengan diskusi dengan narasumber Natasja van der Geest selaku Deputy Head of Economic Department di Kedutaan Besar Belanda, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan Kepala Bappeda Kaltim Prof HM Aswin.(yan/adv/kominfokaltim)
