SAMARINDA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa konten politik dan hukum telah menjadi yang paling sering diakses di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), setelah konten kesehatan yang menduduki peringkat pertama.
Menurut Sekretaris Umum APJII, Zulfadly Syam, pada tahun 2024 terjadi peningkatan akses internet mencapai 41,07 persen, terutama seiring dengan adanya kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak. Namun, disayangkan bahwa meskipun konten politik menjadi yang paling banyak diakses, tingkat penyebaran hoaks juga sangat tinggi. Syam menyatakan bahwa politik telah menjadi sasaran utama bagi para buzzer untuk menyebarkan hoaks.
“Dalam Kaltim, konten politik mendominasi akses internet dengan perolehan 48,44 persen. Namun, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menangkal berita hoaks,” ungkap Zul saat acara jumpa pers di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Samarinda, Rabu (3/4/2024).
Menanggapi hal itu, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, mengakui bahwa indeks literasi digital telah meningkat pesat, bahkan menduduki peringkat tiga di Indonesia. Mengenai tingginya hoaks politik, Faisal menyatakan bahwa ini mungkin terjadi karena momentum musiman, dan setelah pemilu, hoaks politik biasanya akan mereda dengan sendirinya.
“Untuk mengatasi hal ini, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hoaks dan mengedukasi mereka tentang politik. Saya juga mendorong individu yang sadar akan hoaks untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya menggunakan konten edukasi politik,” tambah Faisal.
Faisal menekankan bahwa penyebaran hoaks memiliki konsekuensi hukum dan moral yang serius. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya.
