SAMARINDA – Angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur masih tinggi dan berada di Kabupaten Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Berau dan Kabupaten Paser serta Kota Bontang. Hal tersebut dikatakan oleh Plt Sekda Kaltim Riza Indra Riyadi dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan Jenjang SMA/SMK/MA, berlangsung di Samarinda, Jumat (1/4/2022).
Membangun kesadaran tersebut maka dibentuklah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang diharapkan memegang peranan penting dalam melakukan edukasi dan pembentukan perilaku hidup sehat.
“Hal ini bertujuan agar terhindar dari perilaku beresiko termasuk pencegahan perkawinan usia anak dan mencegah resiko melahirkan generasi stunting di masa depan,” jelas Riza Indra Riadi.
Ditambahkannya, hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2010 – 2020 sebesar 1,25%. Angka ini lebih rendah dari periode sebelumnya.
Fakta ini menunjukan bahwa secara kuantitas, Indonesia sudah berhasil menjaga pertumbuhan penduduknya. Sayangnya beberapa indikator kualitas penduduk seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan mentalitas masih belum sesuai dengan yang diharapkan untuk bisa bersaing dalam persaingan global saat ini.
Dijelaskan Riza, prevalensi stunting dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi terbesar pada balita di Indonesia yaitu sebesar 27,67% tahun 2019 atau lebih tinggi dari angka yang direkomendasikan WHO sebesar 20 %.
Tingginya angka stunting pada balita, lanjut Riza, mengindikasikan belum berkualitasnya pembangunan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat. Prevalensi stunting di Kaltim secara total masih lebih rendah dibandingkan angka nasional yaitu 22,8 %.
Pendidikan Kependudukan merupakan upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan. Pendidikan Kependudukan ini sangat penting ditanamkan sejak dini kepada masyarakat khususnya para pelajar melalui sekolah. Pelaksanaan Pendidikan kependudukan dapat dilakukan melalui jalur formal, non formal dan informal.
“Pada jalur formal implementasinya dilakukan melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan di jenjang SMP dan SMA/Sederajat dan Gerakan Literasi Kependudukan pada jenjang SD/Sederajat,” terang Riza.
Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, BKKBN Kaltim, Kanwil Kemenag Kaltim, Biro Kesra, dan beberapa sekolah yang ada di Kaltim seperti dari Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Sangatta, Tanjung Redeb, Tanah Grogot, Bontang, Sendawar, Long Bagun, dan Long Hubung.(yan)