TENGGARONG – Tahun 2023 lalu, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) sempat mengalami tunggakan pembayaran proyek bernilai ratusan miliar. Hal ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab Kukar untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024.
Sekretaris daerah (Sekda) Pemkab Kukar – Sunggono, mengungkapkan beberapa strategi yang akan diterapkan untuk mempercepat target kinerja 2024. Salah satunya adalah mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
“SiRUP ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan sudah terencana dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang tersedia,” ujar Sunggono, Rabu (17/1/2024).
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menetapkan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, seperti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
“Pejabat-pejabat ini harus ditetapkan di awal tahun, agar tidak ada kekosongan atau keterlambatan dalam menjalankan tugasnya,” tuturnya.
Sekda Kukar ini juga berupaya agar PPTK dapat menangani proyek atau sub kegiatan yang berada di zona yang sama. Hal ini bertujuan untuk menghindari masalah mobilitas dan efisiensi waktu.
“Kami harapkan dengan strategi ini, mitigasi risiko di 2024 lebih banyak dan kegiatan yang berkontrak di awal tahun sudah berjalan dengan lancar,” imbuh mantan Kepala Dinas Perhubungan Kukar ini.
Ia pun mengingatkan kepada OPD dan rekanan untuk tetap taat pada jadwal dan kontrak yang telah ditetapkan. Ia berharap tidak ada lagi kegiatan yang tidak terselesaikan atau dibayar karena belum sesuai progres kontrak.
“Kami mengharapkan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, agar pembangunan di Kukar dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkasnya.(*)