Samarinda – Persoalan minimnya daya tampung SMA negeri di Kutai Timur mencuat dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD Kutim ke Komisi IV DPRD Kaltim, Kamis, (10/7/2025). Di Sangatta Selatan saja, sekitar 500 lulusan SMP belum bisa masuk sekolah negeri.
Menanggapi hal tersebut, Agus Aras, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menegaskan pentingnya langkah cepat. Pemerintah Kabupaten Kutim juga melaporkan bahwa wilayah Bengalon hanya memiliki empat SMP aktif. Kondisi itu dianggap belum cukup untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat di sana.
Agus menyebut, DPRD Kaltim telah mendorong agar Pemkab Kutim sesering mungkin menyurati Dinas Pendidikan Kaltim. Langkah itu diperlukan untuk meminta penambahan gedung baru, termasuk percepatan proses hibah lahan. Kompleksitas persoalan semakin bertambah karena banyak kecamatan di Kutim kekurangan ruang kelas baru (RKB). Lokasi paling mendesak di antaranya adalah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.
“Kami siap memfasilitasi koordinasi lebih lanjut agar proses ini tak berlarut. Gedung dan lahan harus disiapkan sekarang, karena kebutuhan sudah sangat mendesak,” tegas Agus.
Selain infrastruktur, lanjut Agus, DPRD Kutim juga mengeluhkan belum jelasnya pelaksanaan Gratispol, program pendidikan gratis dari Pemprov Kaltim. Mereka belum mengetahui secara pasti apa saja yang dicover, apakah termasuk iuran, seragam, hingga buku pelajaran.
Legislator Fraksi Demokrat ini menyatakan hal itu memang menjadi perhatian DPRD Kaltim. Ia menyebut perlunya kejelasan teknis agar sekolah dan orang tua tidak salah paham. “Program gratis itu bagus, tapi teknisnya jangan abu-abu. Harus jelas sejak awal,” ujarnya.
Mewakili Komisi IV DPRD Kaltim, ia juga menegaskan pentingnya pemetaan kebutuhan pendidikan setiap tahun. Dengan begitu, pembangunan sekolah bisa lebih terarah dan tidak hanya reaktif. Selain itu, perlu adanya komitmen untuk terus mengawal persoalan ini sampai ada solusi konkret. Ia juga menyambut baik wacana perekrutan guru ahli untuk daerah yang kekurangan tenaga pengajar. (adv-DPRDKaltim/tos)
