Samarinda – Dugaan persaingan bisnis tidak sehat antara PT Hamparan Khatulistiwa Indah (HKI) dan PT Berlian Nusantara Perkasa (BNP) di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, memicu perhatian serius DPRD Kalimantan Timur.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan keprihatinannya terkait indikasi persaingan usaha yang tidak sehat antara dua perusahaan besar di wilayah ini.
Menurutnya, persaingan yang terjadi saat ini justru mengarah pada upaya saling menyingkirkan pihak lawan, yang bertentangan dengan prinsip bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
“Dari informasi yang kami terima, ada indikasi kedua pihak berusaha saling menyingkirkan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,” ujarnya di kantor DPRD Kaltim, Kamis (14/8/2025).
Ia menegaskan DPRD Kaltim selalu terbuka bagi investor untuk berbisnis di daerah, namun seluruh perusahaan wajib patuh pada regulasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat adat.
Selain itu, hubungan antarperusahaan disebutnya harus dibangun secara harmonis. Kesepakatan yang sebelumnya difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) wajib dijalankan secara konsisten, tanpa ada pihak yang dirugikan.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kaltim berencana membentuk tim gabungan lintas komisi untuk meninjau langsung kondisi di lapangan. Pemantauan ini akan membandingkan informasi dari masyarakat, pihak perusahaan, dan pemerintah daerah guna memastikan fakta yang sebenarnya.
“Hasil verifikasi lapangan akan menjadi pijakan DPRD dalam menentukan sikap resmi. Kami ingin keputusan kami berbasis data yang valid,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Kaltim tidak hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memberikan manfaat sosial dan menjaga kelestarian lingkungan.
Dia berharap polemik ini bisa diselesaikan secara elegan, menjadi momentum memperkuat kemitraan antara dunia usaha dan masyarakat lokal.
“Investasi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” tambahnya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
