Samarinda – Persoalan pembangunan desa kembali menjadi sorotan setelah Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, di Gedung DPRD Kaltim Karang Paci Samarinda, Jumat (15/8/2025).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan isu keterisolasian desa bukanlah persoalan sepele yang dapat diabaikan begitu saja.
Menurutnya keterbatasan akses jalan menjadi salah satu kendala utama yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tanpa jalan yang layak, masyarakat sulit untuk mengembangkan potensi dan mendapatkan akses ke berbagai kebutuhan vital.
“Semua isu ini perlu dicermati, apalagi masih ada desa yang terisolasi. Ini bukan hal sepele,” ujarnya.
Ia menekankan, perhatian khusus diberikan pada tiga desa tertinggal di Kutai Barat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan menjadi kunci agar desa-desa itu bisa berkembang dan keluar dari keterisolasian.
“Tanpa akses jalan yang layak, sulit bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya,” jelasnya.
Isu lain yang juga krusial adalah potensi penurunan dana desa dari pemerintah pusat. Kondisi ini, kata Darlis, perlu segera diantisipasi agar tidak menimbulkan stagnasi pembangunan.
Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah mendorong optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Setiap perusahaan punya kewajiban menyalurkan CSR. DPMPD perlu lebih aktif berkomunikasi dengan perusahaan, agar CSR benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa,” katanya.
Ia menekankan bahwa pengoptimalan CSR dapat menjadi sokongan penting, terutama ketika terjadi penurunan dana desa dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi yang baik antara desa, perusahaan, dan pemerintah daerah akan mengurangi beban pembiayaan pembangunan desa. Dengan dukungan CSR, berbagai sektor vital di desa dapat berkembang meski ada kendala dana.
“Kalau sinergi ini berjalan, penurunan dana desa tidak akan terlalu membebani. Masih ada sokongan dari sumber lain untuk mempercepat pembangunan sektor-sektor vital,” jelasnya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
