Samarinda – Perlindungan anak menjadi isu krusial yang harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).
Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, menegaskan bahwa kemandirian KPAD sangat vital agar program perlindungan anak dapat berjalan efektif dan tidak sekedar menjadi wacana belaka.
Menurut nya, saat ini KPAD di Kaltim masih menghadapi banyak kendala, mulai dari fasilitas yang terbatas hingga tenaga yang kurang memadai. Hal ini berdampak pada minimnya perlindungan yang dapat diberikan kepada anak-anak di daerah tersebut. Ia mencontohkan bahwa lembaga ini kini ibarat ‘pinjaman’ yang belum mampu berdiri dengan kekuatan penuh.
“Kalau KPAD tidak mandiri, perlindungan anak hanya akan berhenti di tataran wacana,” ujarnya di kantor DPRD Kaltim, Rabu (13/8/2025).
Ia menyoroti status KPAD yang hingga kini masih bernaung di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3A). Struktur yang bergantung pada OPD lain, anggaran terbatas, serta kewenangan yang belum penuh dinilai menjadi penghambat kinerja.
Menurutnya, tanpa sekretariat sendiri, staf pendukung memadai, dan pengelolaan anggaran terpisah, mustahil Kaltim dapat memenuhi seluruh indikator Provinsi Layak Anak secara utuh.
“KPAD saat ini ibarat lembaga ‘pinjaman’, dengan fasilitas minim, tenaga terbatas, dan komisioner yang kesejahteraannya belum layak,” ujarnya.
Dia juga mencontohkan bahwa komisioner KPAD saat ini memiliki kesejahteraan yang belum layak. Dengan kondisi seperti itu, sulit bagi mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Untuk itu, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan agar memberikan perhatian lebih kepada keberlangsungan KPAD.
Ia menegaskan bahwa undang-undang perlindungan anak sudah sangat jelas memandatkan lembaga seperti KPAD untuk menjalankan tugasnya. Namun, jika komitmen membangun lembaga tersebut tidak serius, maka perlindungan anak juga akan sulit terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat.
“Undang-undang sudah jelas memandatkan perlindungan anak. Kalau kita serius, maka lembaga yang menjalankan misi itu juga harus dibangun dengan serius,” tegasnya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
