Samarinda – Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menjadi sorotan Komisi I DPRD Kaltim. Rapat kerja yang digelar bersama Inspektorat Daerah Kaltim dan Sekretariat DPRD Kaltim di Ballroom Hotel Grand Jatra, Rabu (13/08/2025), mengungkap masih ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, pun mengungkapkan keprihatinannya terkait lambannya penanganan temuan dari BPK RI di wilayah tersebut.
Menurutnya, penting untuk segera menindaklanjuti hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI agar ada respons yang konkrit dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kami akan mendorong rapat khusus untuk menindaklanjuti hasil LHP BPK RI agar ada respons konkret dari OPD,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa proses penguatan dalam pencegahan dan peningkatan kinerja keuangan OPD sangat krusial. Hal ini bertujuan agar program-program yang dirancang sepanjang tahun 2025 dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
“Proses penguatan terkait pencegahan dan kinerja keuangan OPD sangat penting, agar program kegiatan sepanjang tahun 2025 berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Ia pun berharap rapat khusus tersebut dapat memberikan gambaran lengkap mengenai pelaksanaan program kegiatan selama 2025. Informasi ini mencakup kegiatan yang sudah berjalan, yang belum terlaksana, serta berbagai masalah, realisasi, hingga tantangan yang dihadapi oleh OPD.
Selain itu, legislator asal Kaltim ini juga mengingatkan pentingnya prognosa atau prediksi terkait kegiatan di tahun berikutnya, yakni 2026. Hal ini akan membantu dalam perencanaan dan evaluasi yang lebih matang.
“Harapannya, kita mendapatkan gambaran lengkap program kegiatan 2025, termasuk yang sudah berjalan, yang belum, masalah yang dihadapi, realisasi kegiatan, tantangan, dan prognosis kegiatan tahun 2026,” ungkapnya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
