Samarinda – Delta Mahakam di Kalimantan Timur kini menjadi lokomotif baru pengembangan agro-fishery berbasis perhutanan sosial. Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Joko Istanto, menegaskan bahwa kawasan ini memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang sangat tinggi, sehingga diarahkan untuk menjadi sentra agro-fishery. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Lebih dari 330 ribu hektare lahan Delta Mahakam di Kutai Kertanegara yang menjadi kawasan strategis dalam pengembangan agro-fishery, telah dikelola oleh masyarakat dengan diberikannya hak dan kewenangan penuh untuk mengembangkan potensi wilayah mereka. Model pengelolaan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam setempat.
Ia juga menyampaikan bahwa nilai ekologis kawasan ini sangat penting karena mendukung keseimbangan lingkungan, sedangkan nilai ekonomisnya memberikan peluang pengembangan sektor perikanan dan pertanian terpadu yang berkelanjutan.
“Delta Mahakam punya nilai ekologis dan ekonomis. Kami mengarahkannya sebagai sentra agro-fishery berbasis perhutanan sosial,” ujarnya di Convention Hall Samarinda, Selasa (22/7/2025).
Perhutanan sosial di Delta Mahakam dijalankan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang sekaligus memperhatikan aspek konservasi lingkungan. Ia menegaskan bahwa lahan tersebut benar-benar bisa dikelola langsung oleh masyarakat. Dan upaya konservasi dan rehabilitasi kawasan mangrove telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengelolaan. Konservasi ini sekaligus berfungsi sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
Selain itu, nilai ekonomi hutan mangrove di Delta Mahakam cukup signifikan dan menyumbang potensi besar untuk pengembangan ekonomi lokal. Studi menunjukan bahwa kawasan ini memberikan manfaat ekonomi yang bisa dimaksimalkan melalui pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Ia pun menjelaskan, bahwa pemanfaatan lahan secara bijak diharapkan bisa mencegah konflik penggunaan lahan serta meningkatkan kualitas sumber daya alam. Pemerintah terus mendorong kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam rangka pengembangan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah menginginkan agar konsep perhutanan sosial tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan semata, tapi juga memprioritaskan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pelestari lingkungan, namun juga penggerak kesejahteraan.
“Lahan ini benar-benar bisa dikelola oleh masyarakat. Mereka diberi hak dan kewenangan untuk mengembangkan potensi di wilayahnya,” jelasnya.
Seiring dengan pelaksanaan program tersebut, Delta Mahakam diharapkan mampu menjadi model pengembangan wilayah berbasis sumber daya alam yang ramah lingkungan sekaligus produktif secara ekonomi. Peran aktif masyarakat sangat diharapkan untuk menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan pendapatan melalui berbagai kegiatan agro-fishery.
Kepala Dinas Kehutanan Kaltim juga mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan potensi kawasan Delta Mahakam tanpa mengorbankan fungsi ekologis.
Dengan pendekatan ini, Delta Mahakam diharapkan menjadi kawasan yang produktif sekaligus lestari, memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun ekonomi di Kaltim.
“Harapannya, perhutanan sosial tak hanya soal lingkungan. Tapi juga soal keberlanjutan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Slm/ADV/Diskominfo)
