SAMARINDA – Tahapan suksesi di Indonesia sudah berjalan satu sesi yaitu Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh tahapannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, sedangkan tahapan selanjutnya masih menunggu penetapan perhitungan hasil suara dan pelantikan presiden dan wakil presiden.
Pada tahun 2024 ini juga akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat kabupaten, kota, dan provinsi secara serentak, yang akan diselenggarakan secara nasional dalam waktu yang bersamaan. Salah satu kunci sukses penyelenggaraan ajang demokrasi tersebut adalah terciptanya ruang publik yang kondusif, sehat, dan bersih dari berita palsu (fake news) serta hocks.
Peran pers dalam melakukan edukasi melalui informasi yang proporsional tentang Pemilu dan Pilkada, dengan harapan masyarakat cepat diajak untuk berperan serta mengawasi tahapan persiapan pelaksanaan, penyelenggaran, termasuk peserta Pemilu dan Pilkada. Interaksi masyarakat dalam pemberitaan Pemilu dan Pilkada oleh pers akan sangat membantu untuk melihat parameter tingkat kesuksesan persiapan Pemilu dan Pilkada.
Melihat kondisi ini, Dewan Pers turun ke provinsi-provinsi memberikan pencerahan dan mengajak berpikir kritis para wartawan agar memiliki kualitas peliputan media cetak, media siber dan media elektronik terhadap Pemilu dan Pilkada 2024, Dewan Pers menggelar Workshop Peliputan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kalimantan Timur yang dilaksanakan selama satu hari penuh di Hotel Fugo di komplek Big Mall Jalan Untung Suropati Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kamis (11/7/2024).
Acara yang dibuka oleh Ketua Dewan Pers diwakili Atmaji Sapto Anggoro, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers diikuti sekitar 50 peserta wartawan di Kaltim dari berbagai media dan organisasi pers konstituen Dewan Pers yang ada di Kalimantan Timur.
Atmaji Sapto Anggoro dalam sambutannya menekankan pentingnya peran media sebagai penyedia informasi akurat dan terpercaya selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Media harus menjadi garda terdepan dalam memerangi misinformasi dan disinformasi yang berpotensi mengganggu kelancaran dan kondusifitas pesta demokrasi,” tegas Atmaji yang juga pendiri media monitoring Binokular, portal berita Tirto.id dan juga Padepokan ASA yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan kebudayaan.
“Media massa dan wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya kepada masyarakat,” pesan Atmaji.
Lebih lanjut, Atmaji Sapto juga mengingatkan media untuk berperan aktif sebagai kontrol sosial dan memiliki hak koreksi terhadap informasi yang disampaikan. Ia berharap media dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan penyelenggara Pemilu dan Pilkada, seperti KPU dan Bawaslu.
Di samping itu, ia juga mengingatkan media untuk mewaspadai potensi misinformasi dan disinformasi, khususnya yang berkaitan dengan SARA, suku, dan agama. Ia berharap media dapat mengambil peran aktif dalam memerangi hoax dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Untuk itu, saya berharap media dapat berperan agar masyarakat terhindar dari misinformasi dan disinformasi di Pilkada. Apalagi menyangkut masalah sara, suku maupun agama,” pesannya.
Di Akhir sesi pemateri Bestian Nainggolan, Peneliti Senior Litbang Kompas memaparkan kondisi peta kekuatan politik dari masing-masing anggota legislatif yang terpilih dengan dominasi perolehan jumlah pemilih yang signifikan.
Bestian juga menyampaikan data yang bersumber dari BPS Kaltim tentang peningkatan ekonomi di Kaltim, yang masih didominasi oleh hasil tambang dan sumber daya alam lainnya, serta berbanding lurus dengan tingkat partisipasi pemilu.
WARTAWAN HARUS BERPIKIR KRITIS
Usai menerima pemateri, wartawan peserta workshop Peliputan Pemilu dan Pilkada dibagi dalam 5 kelompok, dengan masing-masing tugas kelompok membuat perencanaan peliputan, yang disesuaikan dengan kondisi politik di daerah yang sedang terjadi saat ini.
Dengan dipandu Winarto (Tenaga Ahli Dewan Pers) masing-masing kelompok memaparkan hasil perencanaan peliputan, yang sebagian besar mengkhawatirkan akan terjadi calon peserta Pilkada akan melawan kotak kosong saat pemilu 2024 mendatang, baik di Pilkada Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur.
Kelompok dibawah Koordinasi Sayuti Ibrahim wartawan utama dari Kutai Timur menyampaikan Isran Noor dan Rudi Mas’ud masih sama-sama punya peluang untuk maju berkontestasi dalam Pilkada 2024.
“Ramai muncul saling klaim terutama dari pihak Rudi Mas’ud (Harum) telah mendapatkan dukungan dari partainya sendiri Golkar 15 kursi, PKB 6 kursi, PKS 4 kursi, dan PAN 4 kursi, total 29 kursi. Namun selama belum ada deklarasi resmi dan belum mendaftar maka peluang itu masih terbuka bagi calon lain,” papar Uthe panggilan akrab Sayuti Ibrahim.
Jika Klaim itu tidak sepihak, lanjut Uthe, Isran Noor masih berpeluang mendapatkan perahu politik di Pilgub Kaltim 2024 mendatang.
“Masih ada 5 partai tersisa yang belum memberikan dukungan, diantaranya Gerindra 10 kursi, PDIP 9 kursi, Nasdem 3 kursi, Demokrat dan PPP masing-masing 2 kursi,” ujarnya.
Lebih lanjut mantan komisioner KPU Kutai Timur tersebut mengungkapkan berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024, tentang program dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur semua masih bisa berubah sebelum pendaftaran pada 27-29 Agustus 2024 mendatang.
“Sebelum pasangan calon resmi ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pilkada, masih memungkinkan seluruh partai merubah dukungannya terhadap paslon,” tambahnya.
Uthe juga menyampaikan alasan, apabila pasangan calon sudah ditetapkan oleh KPU namun dengan sengaja mundur dari peserta Pilkada, maka diancam pasal 191 UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada dengan sanksi denda Rp 25-50 miliar dan ancaman pidana 24-60 bulan terhadap Paslon yang mundur secara sengaja.
Kelompok lain Achmad Shahab menyampaikan hingga saat ini belum muncul visi misi dari masing-masing pasangan calon. Sehingga kelompoknya berpikir bagaimana agar berita itu bukan saja bisa memberikan pencerahan tetapi bisa mengedukasi kepada masyarakat ketika memilih seorang pemimpin.
Disebutkan, dalam memilih seorang pemimpin harus melihat visi misi, namun karena belum muncul, sehingga angle yang diambil dari kelompoknya Cagub bicara Kaltim pasca tambang, ini didasarkan dari data BPS Kaltim yang ditampilkan Bung Bestian 5 tahun terakhir ternyata Kaltim masih bersandar kepada tambang.
“Pasca tambang, apa yang akan dilakukan oleh pemimpin, jangan sampai Kaltim jatuh miskin pasca tambang habis di eksplorasi, ini sangat berbahaya, dan perlu dibuka adanya pasangan yang telah berjuang untuk mendapatkan pendapatan Daerah dan negara dari jualan carbon,” papar Achmad Sahab yang juga sekretaris PWI Kaltim ini.(mn)
