Samarinda – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur secara resmi meluncurkan program Gratispol Kesehatan yang bertujuan memberikan layanan kesehatan tanpa biaya pribadi kepada masyarakat. Acara peresmian berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (18/9/2025), dalam Forum Konsultasi Publik RSUD AWS Kaltim.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Ronny Setiawati, menjelaskan bahwa program ini memungkinkan masyarakat untuk berobat di semua fasilitas kesehatan tanpa harus membayar langsung.
Pembayaran premi asuransi kesehatan telah ditanggung penuh oleh pemerintah provinsi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai tanpa khawatir masalah biaya.
Menurutnya, layanan kesehatan tetap berjalan lancar meskipun ada tunggakan pembayaran premi dari peserta. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan mendorong warga untuk tetap memanfaatkan layanan kesehatan.
“Masyarakat bisa berobat gratis di semua fasilitas kesehatan tanpa biaya pribadi, karena preminya sudah dibayarkan pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, program Gratispol Kesehatan juga dirancang untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan di seluruh wilayah Kaltim. Pemerintah daerah berharap inisiatif ini mampu mengurangi angka kesakitan serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa layanan kesehatan.
“Pelayanan tetap berjalan meski ada tunggakan. Peserta cukup mencicil, tanpa dikenakan denda layanan,” jelasnya.
Dinas Kesehatan Kaltim juga berencana melakukan sosialisasi lebih luas terkait program ini ke seluruh kabupaten dan kota di provinsi. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat benar-benar memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan sebaik-baiknya.
Namun demikian, sejumlah kalangan menilai kebijakan ini berpotensi menambah beban fiskal daerah. Tanpa pengawasan ketat, Gratispol dikhawatirkan hanya menjadi proyek populis yang berisiko menimbulkan defisit jika klaim layanan melonjak.
Selain itu, kesiapan fasilitas kesehatan di daerah juga ikut disorot. Layanan gratis dinilai tak cukup tanpa peningkatan kapasitas rumah sakit, tenaga medis, serta distribusi obat yang merata hingga pelosok.
Maka dari itu, ke depan pemprov Kaltim harus memperkuat komitmennya dalam menjamin kesehatan dan memastikan tidak ada warga yang terkendala biaya saat membutuhkan pelayanan medis. (Slm/ADV/Diskominfo)
