SAMARINDA — Penguatan demokrasi di Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan serius. DPRD Kaltim, melalui perwakilannya, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung agenda nasional melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025.
Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran (FPP) DPRD Kaltim, Andi Abdul Razaq, hadir mewakili Sekretaris DPRD Kaltim dalam rapat Tim Kelompok Kerja (Pokja) IDI 2025 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim. Agenda ini berlangsung di Ruang Kersik Luwai, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (12/6/2025).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Ahmad Firdaus Kurniawan, serta dihadiri Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty. Turut hadir narasumber dari BPS Kaltim Ely Uswatun Kasanah, dan akademisi Universitas Mulawarman, Uni W. Sagena.
Ahmad Firdaus menjelaskan, IDI menjadi alat ukur penting dalam menilai kualitas demokrasi daerah. Sejak 2019, indeks ini masuk dalam indikator pembangunan nasional, serta menjadi komponen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“IDI tidak hanya mencakup aspek politik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. Konsolidasi demokrasi yang kuat di daerah akan berkontribusi pada kebijakan pembangunan nasional,” jelas Firdaus.
Ia menambahkan, indikator IDI mencakup kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas demokrasi. Peran setiap OPD dinilai krusial. Semakin tinggi indeks, semakin baik pula kualitas pemerintahan. Tak hanya untuk evaluasi, IDI juga digunakan dalam perencanaan kebijakan hingga penganggaran politik.
“Setiap OPD yang terlibat dalam Pokja IDI memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam memperkuat demokrasi di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Andi Abdul Razaq menegaskan, DPRD Kaltim aktif memperkuat demokrasi melalui kegiatan yang menyasar langsung masyarakat. Kegiatan ini digelar rutin setiap bulan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
“DPRD Kaltim terus berupaya memperkuat demokrasi, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi. Setiap anggota DPRD bersama narasumber berkompeten terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi di daerah,” tuturnya.
Ia berharap kerja kolaboratif ini terus berlanjut. Menurutnya, sinergi antar-pemangku kebijakan menjadi kunci membangun pemerintahan yang inklusif, responsif, dan demokratis di Kaltim. (adv/dprdkaltim)
