SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim, Kamis (12/6/2025). Momen ini sekaligus menjadi tolok ukur kinerja fiskal dan pembangunan daerah selama satu tahun terakhir.
Laporan tersebut disampaikan di hadapan jajaran legislatif, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Ia menegaskan bahwa dokumen keuangan ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk transparansi atas kerja pemerintah provinsi dan DPRD.
“Capaian pembangunan tidak hanya mencerminkan kerja eksekutif semata, tetapi juga kolaborasi strategis antara DPRD dan seluruh elemen masyarakat Kaltim,” ucap Ekti, saat memimpin rapat didampingi Wakil Ketua DPRD, Ananda Emira Moeis. “DPRD akan menggelar sesi lanjutan guna menampung masukan dan tanggapan dari seluruh fraksi terhadap laporan keuangan tersebut, “ lanjut Ekti.
Mewakili Gubernur Kaltim, Staf Ahli Bidang III, Arief Murdiyatno, memaparkan rincian pertanggungjawaban anggaran. Menurutnya, dokumen tersebut mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup pendapatan, belanja, serta pembiayaan.
“Pertanggungjawaban ini meliputi komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Ini merupakan bentuk akuntabilitas nyata dari pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim kepada DPRD,” tegas Arief.
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa target pendapatan daerah tahun 2024 berhasil dilampaui. Dari target Rp21,22 triliun, realisasi mencapai Rp22,08 triliun, atau 104,07 persen. Pendapatan transfer bahkan melampaui target Rp11,03 triliun, dengan realisasi sebesar Rp11,69 triliun (106,04 persen).
Namun, tidak semua sektor menunjukkan hasil serupa. Kategori pendapatan daerah yang sah justru tidak mencapai target. Dari target Rp202,04 miliar, hanya Rp146,02 miliar yang terealisasi, atau sekitar 72,27 persen.
Sementara itu, belanja daerah yang ditargetkan Rp22,20 triliun, terealisasi sebesar Rp20,46 triliun (92,19 persen). Sedangkan dari sisi pembiayaan, Pemprov mencatat penerimaan sebesar Rp976,50 miliar, yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
Arief menutup pemaparannya dengan menekankan pentingnya rapat ini sebagai bagian dari proses konsolidasi. Ia menyebut, penguatan komitmen terhadap anggaran yang efisien dan berpihak pada rakyat harus terus dijaga. (adv/dprdkaltim)
