Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Iksan, menyoroti pentingnya keseriusan pemerintah dalam pengelolaan jalur sungai di Kalimantan Timur. Ia meminta agar wacana pengembangan jalur sungai tidak hanya berhenti di tataran ide belaka. Hal ini harus dibuktikan dalam aksi nyata pemerintah yang harus hadir dalam pembangunan jalur sungai tersebut dan terukur agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Jangan cuma jadi wacana. Pemerintah harus hadir dengan konsep operasional yang terukur dan bisa diterapkan di lapangan,” ujarnya di kantor DPRD Kaltim, Rabu (16/7/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengembangan jalur sungai tidaklah sederhana. Ada berbagai tantangan di lapangan yang harus diperhatikan, mulai dari aspek sosial hingga kesiapan infrastruktur pendukung.
Ia menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang agar berbagai kendala bisa diantisipasi sejak awal. Mulai dari aspek sosial, teknis, dan lingkungan harus di bentuk dengan sangat baik agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
“Jalur sungai itu juga punya tantangan. Ada masyarakat bantaran sungai, kepadatan lalu lintas air, sampai minimnya infrastruktur pendukung seperti dermaga. Semua ini harus dihitung dan dipersiapkan secara menyeluruh,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya keterlibatan aktor-aktor industri dalam pengembangan jalur sungai. Menurutnya, pelaku industri memiliki peran penting dan dapat memberikan masukan yang relevan untuk membuat jalur sungai bisa berkembang secara optimal, baik sebagai jalur transportasi maupun pendukung perekonomian lokal.
“Kalau memang serius, pelaku industri harus dilibatkan sejak awal. Pemerintah juga harus terbuka dan punya desain yang jelas, bukan hanya melempar ide tanpa arah implementasi,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, ia mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman masa lalu, di mana banyak program baik yang gagal karena lemahnya komitmen serta tidak adanya tindak lanjut yang konkret.
Karena pada kenyataannya, jalur transportasi distribusi tambang dan sawit yang ada di darat saja sudah menimbulkan banyak keresahan yang ada di tengah masyarakat. Bahkan banyak kasus transportasi tambang dan sawit yang menggunakan jalur umum sebagai jalannya.
Dan ia pun mendorong agar kali ini, segala rencana benar-benar harus direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jangan ulangi kesalahan yang sama. Ini soal komitmen semua pihak. Masyarakat sudah capek dengar janji, yang dibutuhkan sekarang tindakan nyata,” pungkasnya.
Ia berharap pembenahan jalur sungai di Kaltim dapat menjadi prioritas bersama dan tidak lagi menjadi sekadar perbincangan tanpa implementasi di lapangan. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti usulan tersebut dengan langkah konkret. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
