SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor menyakini, tahun 2024 mendatang dari seluruh bidang tanah yang ada di Kaltim, sekitar 60 hingga 70 persen sudah memiliki sertifikat.
Hal itu disampaikannya di depan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto pada kegiatan deklarasi Kota Bontang Lengkao sebagai Kota Terdaftar Lengkap pertama di Kaltim, di Gedung Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (5/4/2023).
“Mudah-mudahan sebelum 2024 sudah bisa kita selesaikan 60 sampai 70 persen menjadi wilayah yang lengkap,” katanya.
Dikatakan orang nomor satu di Kaltim ini, dengan adanya sertifikat, maka kejelasan hukum akan didapat masyarakat. Selain itu, untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang muncul, seperti terjadinya tumpang tindih, penyerobotan lahan dan sebagainya.
“Kalau sudah bersertifikat dan itu jelas statusnya,” katanya.
Untuk mensukseskan program pemerintah terkait sertifikat tanah atau PTSL, Gubernur Isran Noor mengatakan, pihaknya aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pendaftaran sertifikat.
“Kami berkomunikasi dengan Bupati, Wali Kota untuk segera dan bersifat kooperatif untuk melakukan pendaftaran sertifikat,” katanya.
Untuk itu, dalam waktu dekat ini, bukan hanya Kota Bontang yang mendapatkan label sebagai Kota Lengkap, tetapi Kabupaten Kutai Kartanegara juga akan menyusul.
“Sebentar lagi bukan hanya Bontang, tapi Kukar yang sudah mendaftar dan kabupaten/kota lainnya juga akan segera menyusul,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Hadi Tjahjanto meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk segera melakukan percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“2017 sampai 2022 terdata 100,1 juta bidang dengan penambahan ekonominya 5,218 triliun uang beredar di masyarakat dari hak tanggungan, pajak PBB. Nah ini hampir 2 kali lipat APBN. Makanya kita terus kejar dan saya juga terus melaksanakan perintah presiden, bagaimana perekonomian nasional naik dengan memberikan iklim investasi berjalan. Caranya, menyelesaikan rencana tata ruang. Dimana, targetnya di seluruh Indonesia dari 514 kabupaten/kota, yang sudah RDTR 144 dan sudah terintegrasi dengan OSS. Makanya harus percepatan RDTR,” tutupnya.(end/adv/kominfokaltim)
