SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim bersama Kodam VI/Mulawarman melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama di halaman Kantor Kejati Kaltim jalan Bung Tomo Samarinda Seberang, Rabu (27/8/2025).
Apel dipimpin langsung oleh Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc., bersama Kajati Kaltim Assoc. Prof. Dr. Supardi, SH., MH. Kegiatan diikuti prajurit TNI, pegawai Kejati Kaltim dan Kejari Samarinda, serta dihadiri jajaran pejabat Kodam VI/Mulawarman, Kejati Kaltim, para Kajari se-Kaltim, hingga perwakilan TNI AL dan AU di Balikpapan.
Dalam apel tersebut, Kodam VI/Mulawarman juga menampilkan sejumlah alutsista sebagai bentuk kesiapan mendukung pengamanan dan penegakan hukum di Kalimantan Timur.
Pangdam VI/Mulawarman dalam sambutannya menegaskan bahwa pengamanan terhadap institusi kejaksaan penting dilakukan demi kelancaran proses penegakan hukum.
“Dengan adanya apel pengamanan ini kita dapat mewujudkan komitmen bersama TNI, khususnya Kodam VI/Mulawarman dengan Kejaksaan, untuk menjamin stabilitas keamanan dan kelancaran tugas penegakan hukum,” ujar Rudy.
Sebagai langkah awal, TNI akan menyiagakan satu SST dengan 30 personel untuk mendukung Kejati Kaltim, serta satu SSR dengan 10 personel di tiap Kejari di wilayah Kaltim. Jumlah ini bersifat fleksibel sesuai kebutuhan dan eskalasi di lapangan.
Kajati Kaltim Supardi dalam sambutannya menegaskan apel ini merupakan wujud nyata komitmen bersama menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Ia menekankan empat hal utama, yakni meningkatkan kewaspadaan, membangun sinergi antarpenegak hukum, menjunjung integritas dan disiplin, serta mengedepankan sikap humanis dan profesional.
“Semoga dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan dedikasi tinggi, kita dapat mewujudkan kejaksaan yang kuat, berwibawa, dan dipercaya masyarakat,” kata Supardi.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kejati Kaltim dan Kodam VI/Mulawarman. Kerja sama ini menjadi tindak lanjut Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa, serta nota kesepahaman Kejaksaan RI dengan TNI, dan Surat Telegram Kasad tentang dukungan pengamanan kejaksaan di seluruh wilayah Indonesia.*
