BANDUNG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat untuk membantu transformasi digitalisasi penyiaran di daerah.
Terlebih dengan posisi sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sudah selayaknya Kaltim juga mendapatkan percepatan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang transformasi digitalisasi penyiaran.
“Tantangan penyiaran di Kaltim akan semakin besar ke depan mengingaat Kaltim telah ditetapkan sebagai ibu kota negara. KPID harus mengambil peran aktif untuk memfasilitasi kebutuhan informasi masyarakat. Khususnya melalui media penyiaran,” ujar Muhammad Faisal dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penyiaran di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Rabu (31/8/2022).
Dalam rilis yang diterima oleh redaksi, Faisal mengatakan saat ini peran dari berbagai lembaga penyiaran sangat diperlukan untuk menjembatani kebutuhan informasi masyarakat melalui media penyiaran. Apalagi, Kaltim menjadi lokasi pembangunan IKN Nusantara.
“Artinya, kebutuhan masyarakat akan media penyiaran juga akan semakin meningkat,” tegasnya.
Berbicara sebagai pemateri, Kepala Diskominfo Kaltim ini menjadi pemateri pada kegiatan kegiatan kerja sama antara Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, yang dibuka oleh Pj Sekprov Kaltim Riza Indra Riadi.
Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pihak, diantaranya, Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo, Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin dan Ketua KPID Kaltim, Irwansyah.
Menurut Faisal, alasan Kaltim harus mendapatkan perhatian pemerintah pusat, adalah kesiapan infrastruktur layanan penyiaran karena masih sangat banyak kabupaten/kota di Kaltim yang blank spot penyiaran.
Faisal menuturkan persoalan ini tentunya menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Jika hanya mengandalkan anggaran dari APBD Kaltim atau APBD kabupaten/kota, maka akan sangat sulit untuk mewujudkan Kaltim yang bebas blank spot penyiaran.
“Kalau kita bicara tantangan lembaga penyiaran ke depan, maka bukan hanya bicara transformasi digitalisasi atau sekadar soal teknologi. Melainkan kesiapan dan ketersediaan infrastrukturnya. Misalnya, menyiapkan akses jaringan penyiaran yang memadai di setiap daerah di Kaltim,” tuturnya.
Dijelaskannya, dalam setahun terakhir, sarana dan prasarana pembangunan mulai dibangun pemerintah pusat di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Misalnya saja, pemerintah pusat sedang membangun hampir 150 titik tower Base Transceiver Station (BTS) di kawasan sekitar IKN Nusantara.
“Ini tentunya dampak pembangunan yang sangat luar biasa dari IKN Nusantara. Kami berharap, anggaran pembangunan ini tidak hanya terfokus di IKN saja. Tetapi bisa menyasar kabupaten/kota lainnya di Kaltim,” harapnya.(yan/adv/kominfokaltim)
