Samarinda – Dedy Cahyadi, anggota Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang juga merupakan seorang dosen dan Kepala Laboratorium Aplikasi Internet di Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, menjelaskan pentingnya penerapan digital-first mindset dalam mempercepat transformasi pelayanan publik di era teknologi saat ini.
Menurutnya, digitalisasi bukan hanya sebagai alat bantu, melainkan fondasi utama dalam berbagai aspek pemerintahan.
Dalam kelas khusus yang digelar di gedung BPSDM Kaltim, dan juga diikuti oleh beberapa peserta yang berasal dari perwakilan berbagai Perangkat Daerah se-Kaltim, ia menjelaskan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mengikuti perkembangan zaman dan menerapkan pola pikir digital.
Ia juga menjelaskan bahwa transformasi digital mampu mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini sangat berdampak langsung dengan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga menjadi lebih responsif dan mudah diakses.
“Transformasi digital bukan sekadar alat bantu, tapi sudah menjadi fondasi utama untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan pengalaman layanan yang lebih baik dan responsif bagi masyarakat,” jelasnya pada Senin (14/7/2025).
Namun, ia juga mengingatkan bahwa digitalisasi tanpa perlindungan data dan keamanan sistem yang kuat akan sangat rentan terhadap berbagai ancaman siber.
Dengan banyaknya isu mengenai ancaman siber ini, maka sudah seharusnya seorang ASN untuk ikut andil dalam meningkatkan pola pikir mengenai digitalisasi ini.
Dan keamanan informasi harus dijadikan sebagai prioritas utama yang setara dengan pengembangan teknologi itu sendiri.
“Transformasi digital tanpa perlindungan data dan keamanan sistem yang kuat akan sangat rentan. Maka keamanan informasi harus menjadi prioritas setara,” ucapnya.
Ia berharap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemangku kepentingan di Kaltim dapat semakin siap menghadapi tantangan pelayanan publik di era digital. Hal ini penting untuk mewujudkan birokrasi yang modern dan adaptif.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa birokrasi yang responsif dan inklusif hanya bisa terwujud jika semua pihak memahami dan mengimplementasikan mindset digital-first dalam setiap proses kerja. Dengan demikian, pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan para ASN dan pemangku kepentingan di Kaltim semakin siap menghadapi tantangan pelayanan publik di era digital, serta mampu mewujudkan birokrasi yang lebih modern, responsif, dan inklusif,” jelasnya.
Kegiatan ini juga menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya perlindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi dalam setiap inovasi digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Ia optimis bahwa dengan komitmen bersama, Kalimantan Timur dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan transformasi digital yang aman dan berkelanjutan. (Slm/ADV/Diskominfo)
