Samarinda – Pemprov Kaltim kini mengambil langkah strategis untuk meringankan beban masyarakat dalam kepemilikan rumah melalui program Rumah Tanpa Biaya Administrasi. Yaitu dengan meluncurkan program baru bertajuk GratisPol (Gratis Biaya Administrasi Perumahan) yang terhubung dalam aplikasi SAKTI (Satu Akses Kalimantan Timur).
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Muhammad Aji Firnanda, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menanggung biaya administrasi yang biasanya cukup besar dalam proses kepemilikan rumah.
Program ini akan menjadi wadah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar lebih mudah memiliki rumah tanpa terbebani biaya administrasi.
“Pemprov Kaltim mengambil peran dalam meringankan masyarakat dengan menanggung biaya administrasi kepemilikan rumah yang biasanya bernilai cukup besar,” ujarnya dalam konferensi pers di ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Jumat (29/8/2025).
Program ini dimulai dengan pengalokasian dana sebesar Rp10 miliar yang akan digunakan untuk membantu pembangunan 1.000 unit rumah bagi masyarakat di Kaltim. Dana tersebut diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat dalam memiliki rumah layak dengan beban biaya yang lebih ringan.
Ia menjelaskan bahwa jika jumlah peminat program ini melebihi kuota 1.000 unit, anggaran tambahan akan diusulkan dan dimasukkan dalam APBD murni 2026. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Kaltim untuk terus mendukung kebutuhan perumahan masyarakat.
“Pada tahap awal, dana Rp10 miliar telah dialokasikan untuk 1.000 unit rumah. Jika jumlah peminat melebihi kuota tersebut, maka kebutuhan tambahan akan dimasukkan dalam APBD murni 2026,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini, sudah ada empat bank yang bekerja sama dalam program ini, yaitu Bank Syariah, Bank BDN, Bank BDN Konvensional, Bank Altintara, serta Bank Mandiri. Skema pembiayaan yang ditawarkan mencakup tenor cicilan antara 10 hingga 20 tahun.
Program Rumah Tanpa Biaya Administrasi ini membuka kesempatan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan membayar cicilan rumah.
Dia juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mengurangi hambatan administrasi yang sering menjadi kendala masyarakat dalam memiliki rumah sendiri. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kaltim secara signifikan.
“Kesempatan mengikuti program ini terbuka bagi masyarakat yang mampu menunjukkan kemampuan membayar cicilan. Namun, keputusan akhir terkait kelayakan kredit tetap berada di tangan pihak perbankan,” jelasnya. (Slm/ADV/Diskominfo)
