SANGATTA– Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Apansyah meminta kepada pemerintah agar lebih serius menangani tapal batas antardesa, kecamatan maupun kabupaten.
Menurutnya, penetapan tapal batas yang belum jelas, dikhawatirkan memiliki potensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebutuhan peruntukan potensi suatu wilayah. Sehingga diperlukan penanganan lebih serius lagi ke depanya.
“Kita prihatin terhadap tapal batas wilayah Kutim yang belum jelas dari antardesa, kecamatan bahkan kabupaten. Bahkan sampai hari ini yang masih berseteru adalah tapal batas dengan Kabupaten Berau,” ujar Apansyah.
Dia memaklumi jika tapal batas belum seluruhnya selesai, lantaran luasan wilayah Kutim yang sangat besar dibanding kabupaten lainnya di Kaltim. Sehingga pemerintah tidak dapat dengan cepat dalam menangani permasalahan tersebut. Pihaknya terus mendorong agar masalah tabal batas ini ditangani dengan baik nantinya bisa segera rampung.
Selain dengan Kabupaten Berau, hingga saat ini tapal batas Kutim dengan Kota Bontang pun juga sering dipermasalahkan oleh Kota Bontang. Meski jika menganut Undang Undang Pemekeran wilayah tahun 1999, tabal itu itu sudah jelas.
Politikus dari Partai Berkarya yang juga membidangi permasalahan pemetaan itu meminta kepada pemerintah untuk serius menangani polemik tapal batas wilayah di Kutim. (adv)
