Samarinda – Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang memilki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang merasakan ketimpangan dibalik keindahan dan kekayaan akan sumber daya alam.
Andi Muhammad Afif Rayhan Harun Anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyoroti kondisi banyaknya ketimpangan yang masih terjadi di tengah kekayaan sumber daya alam provinsi ini.
Ia menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap arah pembangunan daerah. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi di Kaltim belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kalau pertumbuhan tinggi tapi rakyat masih banyak yang hidup susah, berarti ada yang salah dalam arah pembangunan kita,” ujarnya di Kantor DPRD Kaltim, Senin (14/7/2025).
Ia menjelaskan Kaltim yang menjadi ladang untuk mengeksploitasi sumber daya alam, telah berkontribusi lebih dari 48 persen terhadap total PDRB kawasan dan telah menjadi penopang utama ekonomi pulau Kalimantan.
Akan tetapi disaat yang bersamaan, angka kemiskinan yang terjadi juga meningkat sekitar 220 ribu jiwa serta tingkat pengangguran juga semakin tinggi dan belum sama sekali belum menemukan titik terang dalam masalah ini.
Dengan adanya fakta ini, kita mengetahui bahwasanya pembangunan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat banyak. Dan cenderung masyarakat malah terabaikan terhadap pembangunan yang dilakukan.
Ia pun menegaskan bagaimana penting sekali untuk memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan tidak menjadi ajang eksploitasi sumber daya semata.
“Jangan sampai daerah ini hanya jadi ladang eksploitasi tanpa memastikan masyarakatnya ikut merasakan hasil. Itu bukan pembangunan, itu pengabaian,” tegas politisi Gerindra ini.
Ia pun juga menyoroti mengenai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi nyata. Padahal seperti yang kita ketahui bahwasanya BUMD merupakan sebuah badan yang memiliki kontribusi besar dalam mengatur dan mengoptimalisasikan pendapatan yang ada di daerah.
“Kalau BUMD tidak mampu memberikan kontribusi nyata, tentu perlu evaluasi menyeluruh. Tidak bisa dibiarkan jalan di tempat,” katanya.
Ia juga melihat bahwa rendahnya serapan anggaran belanja pemerintah daerah yang berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan program-program pembangunan.
“Belanja yang tidak jalan artinya program tidak terserap. Itu kehilangan momentum untuk menyentuh masyarakat secara langsung,” tambahnya.
Selain itu, ia menilai masih minimnya pemerintah dalam pemanfaatan hasil riset dari perguruan tinggi. Dan ia menekankan agar pembangunan yang dilakukan, dapat melibatkan para akademisi kampus dalam menyusun program serta dapat menjadi rujukan utama dari hasil riset tersebut.
“Banyak riset bagus dari kampus, tapi belum dijadikan dasar kebijakan. Harusnya itu bisa jadi rujukan utama,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah bisa lebih serius dalam melakukan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, agar kekayaan sumber daya alam Kaltim benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya soal angka pertumbuhan, tetapi juga soal pemerataan manfaat dan keberpihakan pada masyarakat. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
