SAMARINDA – Pembahasan mengenai pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur kini memasuki tahap evaluasi mendalam. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan perlunya pembaruan dalam “kamus pokir” agar selaras dengan perubahan struktur anggaran dan kebijakan pemerintah pusat.
Hasanuddin menjelaskan, perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sistem Pokir dengan realitas penyusunan APBD Perubahan 2025. Salah satu sorotan utama adalah penghapusan sementara bantuan keuangan (bankeu) untuk proyek infrastruktur di perubahan anggaran.
“Rapat pokir akan diubah lagi. Tidak ada perubahan besar, tapi memang ada masukan dari Fraksi Golkar agar dalam APBD Perubahan tetap ada ruang untuk bankeu. Namun, bankeu di perubahan itu tidak ideal untuk infrastruktur karena waktunya terlalu singkat, hanya tiga bulan,” ujar Hasanuddin di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (14/7/2025).
Ia menekankan, proyek pembangunan fisik seperti jalan atau bangunan seharusnya diajukan dalam APBD murni agar pelaksanaannya efektif dan tidak menumpuk di akhir tahun. Karena itu, tim Pansus Pokir bersama pemerintah provinsi sepakat meniadakan bankeu fisik di APBD Perubahan tahun ini.
Selain isu anggaran, Hasanuddin juga menyoroti pencoretan sejumlah item pokir di sektor pertanian. Keputusan ini mengikuti kebijakan baru Kementerian Pertanian yang memusatkan penyaluran bantuan alat dan bibit langsung ke pemerintah pusat.
“Beberapa usulan di sektor pertanian memang disesuaikan. Sekarang, bantuan alsintan dan bibit sudah menjadi kewenangan pusat, bukan lagi provinsi,” jelasnya.
Perubahan serupa juga terjadi pada alokasi bantuan untuk rumah sakit daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, dana provinsi kini hanya bisa diberikan kepada rumah sakit milik provinsi, seperti RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RS Mata, dan RS Jiwa Samarinda.
“Kita ingin semuanya sinkron, satu visi. Jangan sampai ada program dewan yang tidak terakomodir, nanti teman-teman kasihan,” kata Hasanuddin menambahkan.
Rapat koordinasi terkait pembahasan Kamus Usulan dan Perubahan RKPD Kaltim 2025 ini dipimpin oleh Ketua Pansus Pokir Muhammad Samsun, dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota tim seperti Subandi Abdulloh, Sabaruddin Panrecalle, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sulasih, Yonavia, Syahariah Mas’ud, dan Fuad Fakhruddin.
Turut hadir pula perwakilan dari Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan Biro Kesra Provinsi Kaltim, yang membahas arah baru sinkronisasi program dewan dengan perencanaan anggaran daerah.
Perubahan dalam kamus pokir ini menandai langkah DPRD Kaltim untuk lebih selektif dan strategis dalam merumuskan program prioritas, agar kebijakan anggaran benar-benar berdampak dan tepat sasaran bagi masyarakat.(adv/dprdkaltim)
