Samarinda – Proses seleksi jajaran direksi sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) milik pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur saat ini tengah berlangsung. Beberapa nama pun telah lolos tahapan administrasi serta beberapa sosok baru dan figur nasional pun muncul ke permukaan dan banyak mencuri perhatian publik.
Salah satu contoh nama yang mencuat ialah I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara, seorang mantan Direktur Utama maskapai BUMN Garuda Indonesia, yang pernah terlibat dalam pengelolaan Perusda di Bali.
Hal ini pun menjadi sorotan hangat dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang menyoroti proses seleksi direksi pada perusahaan daerah (Perusda) di lingkungan pemerintah provinsi.
Menurutnya, Perusda harus bisa memberikan kontribusi yang nyata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sekadar bergantung pada penyertaan modal yang terus menerus dari pemerintah. Karena ia menilai, selama ini Perusda belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan daerah. Ia pun menekankan seberapa pentingnya perubahan besar pada tubuh Perusda.
“Perusda ini harusnya bisa jadi sumber PAD, bukan sekadar menghabiskan penyertaan modal. Harapan saya besar agar kinerja Perusda ke depan tidak stagnan,” terangnya di kantor DPRD Kaltim, Selasa, (15/7/2025).
Ia pun menegaskan agar melakukan pembaharuan dalam mengisi jabatan – jabatan penting Perusda. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugas Perusda ini, diharapkan tidak mengalami stagnan dan hanya berfokus kepada kebiasaan atau aturan yang lama. Hal ini pun juga akan membuat Perusda yang ada di Kaltim, tidak akan mengalami kemajuan dan tidak bisa memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Jangan terus-menerus memakai nama-nama lama yang tidak membawa pembaruan. Kalau targetnya kecil dan kerjanya hanya mengejar bunga, ya hasilnya akan begitu-begitu saja,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia juga memberikan pandangan bahwa, yang menjadi tantangan terbesar Perusda saat ini ialah bagaimana harus membiasakan diri untuk tidak selalu mengandalkan suntikan dana dari pemerintah daerah.
Karena jika memang Perusda masih mengandalkan dana dari pemerintah daerah, maka dari itu untuk apa melakukan seleksi direksi perusda yang notabene nya harus bisa mandiri dalam mengelola sebuah perusahaan dan dapat memberikan kontribusi yang optimal buat daerah.
“Perusda jangan terus-menerus hidup dari suntikan dana pemerintah. Mereka harus bisa jadi sumber PAD, bukan malah jadi beban,” katanya.
Ia juga memberikan pandangannya terkait kriteria calon direksi yang harus menjadi perhatian tim seleksi (Timsel). Ia berpendapat, seleksi tidak boleh sekadar berorientasi pada pengalaman semata, namun juga harus mempertimbangkan visi yang ditawarkan setiap kandidat.
“Jangan cuma lihat pengalaman, tapi juga nilai visinya. Timsel harus lebih selektif dan berani memilih yang terbaik,” ujarnya.
Meningkatnya kebutuhan PAD daerah menjadi alarm bagi seluruh pihak agar lebih serius dalam merombak pola manajemen dan kepemimpinan di tubuh Perusda. Menurutnya, perubahan signifikan hanya bisa lahir jika pengisian jabatan direksi dilakukan secara terbuka dan benar-benar berdasarkan kompetensi serta inovasi.
Ia pun berharap agar para pihak terkait, baik dari internal pemerintah maupun tim seleksi, dapat mengambil pelajaran dan melaksanakan proses seleksi dengan standar yang tinggi. Ia meyakini, hanya dengan perubahan dan keberanian membawa pembaruan, Perusda bisa menjadi pilar penting dalam memperkuat fiskal daerah.
Dia pun mengingatkan kembali bahwa keinginan untuk menjadikan Perusda sebagai penyumbang utama bagi kas daerah harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi jargon tanpa aksi nyata.
“Harapan saya besar agar kinerja Perusda ke depan tidak stagnan,” tutupnya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
